KABAR BIREUEN-Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 menjadi syarat mutlak untuk dipedomani oleh semua SKPK.

Aspek Iegalitas yang dimaksud dalam Qanun ini menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah sekaligus menjadi dasar dalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanannya.

Hal ini disampaikan Bupati Bireuen diwakili oleh Staf Ahli bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Husaini SH, MM pada Pembukaan Sosialisasi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Bagian Hukum Setdakab Bireuen ini, berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Rabu (6/11/2019).

Husaini menjelaskan, Qanun ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang secara subtansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Besar harapan kami agar Sosialisasi Qanun ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya agar pembinaan dan pendidikan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diberikan kepada Aparatur yang mengelola barang nantinya dapat memahami dan melaksanakannya dengan tepat,” sebut Husaini.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen. Armia SH melaporkan tujuan pelaksanaan Sosialisasi Qanun ini adalah untuk memberi pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintahan khususnya Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dijelaskan, Sosialisasi Qanun ini diikuti 70 orang sebagai peserta terdiri dari Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Mengingat Sosialisasu Qanun ini sangat panting terutama bagi aparatur pemerintah yang mengelola barang, maka pelaksanaan Sosialisasi Qanun ini dilaksanakan dalam dua sesi yaitu Sesi Pertama adalah pemaparan materi oleh para Narasumber dan Sesi Kedua adalah tanya jawab.

“Peserta diharapkan dapat berperan aktif dan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” ujar Armia. (Herman Suesilo).

BAGIKAN