KABAR BIREUEN, Bireuen – Akademisi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Machfud Azhari, SE., M.S.M, menyoroti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan ratusan unit mobil operasional berplat BK di Aceh. Ia menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap penerimaan pajak daerah.
“Dari perspektif tata kelola pembangunan daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung kapasitas fiskal Aceh. Ketika kendaraan operasional BSI menggunakan plat dari luar daerah, maka potensi penerimaan pajak yang seharusnya dinikmati masyarakat Aceh justru mengalir ke provinsi lain. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat otonomi khusus Aceh,” jelas Machfud Azhari, Kamis (2/10/2025).
Selain aspek fiskal, Machfud juga menyoroti dimensi sumber daya manusia. Menurutnya, keberadaan BSI di Aceh harus beriringan dengan pemberdayaan putra-putri daerah pada posisi strategis.
“Institusi sebesar BSI seharusnya tidak hanya hadir sebagai entitas bisnis, tetapi juga agen pembangunan. Memberikan ruang lebih luas bagi putra-putri Aceh di level manajerial, akan memperkuat transfer pengetahuan, menumbuhkan kepercayaan publik, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap BSI,” paparnya.
Machfud menegaskan, keberadaan BSI di Aceh seharusnya tidak semata dilihat dari aspek keuntungan korporasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan berkelanjutan.
“Kebijakan korporasi yang selaras dengan kepentingan fiskal dan pengembangan SDM lokal, akan memperlihatkan komitmen nyata BSI terhadap pembangunan Aceh. Inilah yang membedakan institusi yang sekadar beroperasi dengan institusi yang benar-benar berkontribusi,” tegas Machfud. (Red)
