KABAR BIREUEN– Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Bireuen Tahun 2019 dan Rancangan Qanun Tnetang Pengelolaan Barang Milik Daerah disetujui semua fraksi di DPRK Bireuen untuk ditetapkan menjadi qanun pada rapat paripurna, Kamis malam (30/11/2018).
Sementara, Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Pencabutan atas Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dapat disetujui, mengingat Qanun tersebut masih relevan untuk diterapkan.
APBK Bireuen Tahun 2019 yang disahkan pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua dPRK Bireuen Drs Muhammad Arif dan dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A.Gani SH.,M.Si itu, ditetapkan Pendapatan sebesar Rp1.893.415.455.903,00, Belanja, Rp1.892.415.455.903,00, surplus/defisit Rp1.000.000.000,00.
Pembiayaan, penerimaan nihil, pengeluaran Rp1.000.000.000,00,, jumlah pembiayaan netto Rp1.000.000.000,00. Dengan demikian, APBK 2019 pada posisi berimbang.
Pda kesmepatan itu, dewan juga memberikan sejumlah saran dan masukan, diantaranya, meningkatkan status Puskesmas Peusngan dan jeunieb menjadi Rumah Sakit Tipe D, melanjutkan pembangunan Gedung DPRK dan Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang terbengkalai.
Terkait pembangunan ruko di lahan PT KAI, gabungan Komisi dan Fraksi-fraksi merekomendasikan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) oleh DPRK guna menelusuri proses pembangunan ruko dan isu keterlibatan oknum pejabat.
“Menurut kami, akibat pembangunan ruko di atas lahan PT KAI, daerah sudah dirugikan ratusan juta dan telah terjadi peanggaran qanun Nomor 7 Tahun 2013Tentang RT/RW 2012-2032,” sebut Rusyidi Mukhtar S.Sos, Ketua Fraksi Partai Aceh pada paripurna tersebut. (Ihkwati)
