KABAR BIREUEN, Bireuen – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang memverifikasi sekitar 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen. Untuk mempercepat pendataan tersebut, BNPB menurunkan sebanyak 200 orang verifikator yang bekerja langsung di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, mengatakan, seluruh tim verifikasi sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada Senin, 19 Januari 2026, sebelum diterjunkan ke lokasi terdampak.
“Tim verifikasi sudah bekerja selama dua hari di lapangan. Sesuai jadwal, mereka akan bekerja selama satu minggu. Jumlahnya 200 orang, dan setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi,” ujar Doli kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Dia menjelaskan, para verifikator bertugas memverifikasi data rumah yang terdampak bencana, mulai dari kategori hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Setelah proses verifikasi selesai, tahapan berikutnya uji publik.
“Nanti data rumah-rumah yang telah diverifikasi akan diumumkan di masing-masing desa untuk uji publik,” jelasnya.
Usai uji publik, sebut Doli, proses akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan. Bagi pemilik rumah dengan kategori hilang atau rusak berat yang memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunan rumahnya akan dilakukan langsung oleh BNPB.
“Untuk korban yang memilih hunian tetap mandiri, pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” katanya.
BACA JUGA: Huntap untuk Korban Banjir Sumatra, Perdana Dibangun di Bireuen
Terkait waktu pelaksanaan pembangunan huntap di Bireuen, Doli menyebutkan, proses tersebut direncanakan berlanjut pada awal Februari 2026. Sebagai gambaran, sebelumnya BNPB telah membangun tiga unit huntap contoh di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli.
Data Huntap Terpusat Telah Dikirim ke Kementerian PKP.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T., M.SM, dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan data hunian tetap (huntap) terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Data huntap terpusat sudah kami kirim ke Kementerian PKP,” ujar Fadli.
Dia menjelaskan, jumlah huntap terpusat yang diusulkan sebanyak 48 unit, seluruhnya berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli. Dari jumlah tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Keumiki.
BACA JUGA: Gampong Krueng Simpo Sediakan Lahan untuk Pembangunan Huntap Korban Banjir
Menurut Fadli, Kementerian PKP hanya membangun hunian tetap yang terkonsentrasi dalam satu kawasan atau satu titik.
“Mereka membangun hunian tetap seperti komplek, berada di satu lokasi dengan jumlah tertentu,” jelasnya.
Fadli berharap, ke depan Kementerian PKP juga dapat membangun hunian tetap mandiri di desa-desa terdampak bencana, sebagaimana yang dilakukan BNPB. (Suryadi)
