KABAR BIREUEN, Bireuen – Masyarakat dari berbagai latar belakang menyampaikan pandangan, kritik, dan harapan terhadap proses pembangunan di Bireuen dalam temu rembuk masyarakat dan pengambil kebijakan, Rabu (28/5/2025) di Aula Hotel Fajar Bireuen.
Kegiatan tersebut diinisiasi masyarakat sipil dan didukung oleh LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M Nasir, menyebutkan, tujuan utama kegiatan ini untuk menciptakan ruang dialog yang jujur antara warga dan pemerintah daerah.
Dikatakannya, kritik yang disampaikan bukan bentuk perlawanan, melainkan cermin kepedulian yang tulus agar arah pembangunan ke depan lebih berpihak kepada rakyat.
“Kami dari GeRAK berharap ruang seperti ini tidak hanya menjadi ajang dengar pendapat, tetapi benar-benar diakomodir dalam kebijakan dan program daerah. Temu rembuk ini bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk mendorong demokrasi yang lebih partisipatif dan bersih,” sebut Murni M. Nasir.
Murni menegaskan, kegiatan ini bukan semata seremonial, tetapi dorongan nyata agar partisipasi masyarakat tidak dipinggirkan.
Harapannya, kritik yang disampaikan hari ini bukan berakhir di ruang diskusi, tapi menjadi bahan koreksi dan aksi nyata dari pemerintah.
“Kami tidak membenci. Kami mengkritik karena kami peduli. Jangan abaikan suara rakyat jika ingin pembangunan benar-benar menyentuh keadilan,” pungkas Murni.
Salah satu materi penting disampaikan Achdan Tharis, yang mempresentasikan hasil advokasi terkait minimnya keterlibatan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan di Bireuen.
Dikatakannya, kelompok rentan ini sering hanya disebut dalam dokumen perencanaan, tapi tidak benar-benar dilibatkan secara bermakna dalam implementasi.
“Padahal merekalah yang paling terdampak oleh kebijakan,” tegas Achdan dalam pemaparannya.
Persoalan lainnya yang dikritisi terkait isu lingkungan, sebagaimana menjadi perhatian Nazariani, dari organisasi Aceh Green Conservation (AGC).
Dia menyoroti berbagai persoalan ekologis di Bireuen, mulai dari degradasi hutan, pencemaran sungai, hingga lemahnya penegakan hukum lingkungan.
“Kami menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis perlindungan lingkungan. Tanpa itu, kita sedang membangun di atas kehancuran,” ujar perempuan yang akrab disapa Nada itu.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bireuen, Ariadi B Jangka, menekankan agar kegiatan serupa bisa dilakukan secara berkala dan difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme check and balance.
“Temu rembuk ini jangan hanya jadi milik LSM atau proyek-proyek sementara. Pemerintah daerah harus ambil bagian aktif dan menjadikannya agenda rutin,” ungkap Ariadi.
Dia juga mengharapkan penyediaan ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, dengan menyediakan tempat khusus bagi pelaku seni dan budaya untuk tampil, berlatih, serta mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan.
Menanggapi kritik, masukan dan rekomendasi tersebut, Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, siap mendukung gerakan sipil untuk dilibatkan langsung dalam pembahasan RPJM.
“Sebagai wakil rakyat, kami siap mendukung masyarakat sipil dalam pembangunan daerah ke arah lebih baik,” sebut Surya Dharma.
Temu rembuk ini diakhiri dengan rekomendasi bersama untuk membangun Bireuen yang inklusif, berkelanjutan, dan bebas dari praktik pembangunan semu. (Ihkwati)
