KABAR BIREUEN– Bupati Bireuen H Saifannur S.Sos membuka sosialisasi unit Pokja Unit Pencegahan Pungli (UPP) Provinsi Aceh, Selasa (12/112/2017) di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen.
Sosialisasi tersebut dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Bupati H Saifannur dalam sambutannya mengharapkan peran semua pihak untuk mencegah pungli.
“Banyak bupati sudah ditangkap karena korupsi dan pungli, jangan main jebak-menjebak. Gara -gara uang receh ditangkap,” ditangkap.
Dikatakannya, dia sangat mendukumg dengan pemberantasan pungutan liar, karena selama ini Pendapatan Asli Derah (PAD) Bireuen banyak yang hilang.
“Misalnya PAD dari galian C, ada pungutan liar, sehingga pemasukkan tidak tercatat, tidak disetor ke kas negara. Lebih besar tali dari pada lembunya,” ungkapnya.
Karena itu, katanya, semua pihak harus bekerja keras, termasuk istri PNS harus ikut membantu mencegah suaminya agar tidak melakukan pungli. Wanita jangan minta uang berlebihan, minta ini itu dan barang mewah, sementara gajinya tidak mencukupi.
“Kebiasaan buruk itu harus dibuang, tapi kadang agak susah juga memberantasnya. didiamkan menjadi jadi, dikerasin patah, jadi yang sedang-sedang saja. PNS jangan berharap kaya dan bermewah.mewahan. Waktu dilantik dan bersumpah bersedia ditempatkan dimana saja, sekarang tidak mau, misalnya ditugaskan di Samalanga, maunya di Bireuen,” tegasnya.
Tim saber pungli ini, katanya, harus berjalan, dia berharap pencegahan dan penyuluhan terus dilakukan.
Tak lupa, Saifannur memgingatkan keuchik agar menggunakan dan mengelola Dana Desa dengan baik, jangan sampai dikorupsi atau dipungli. “keuchik sebelum ditangkap gagah sekali, setelah ditangkap hilang gagahnya sebab meringkuk dibalik tembok penjara,” katanya.
Sebelumnya, laporan panitia UPP Bireuen, Fakhrial SH,MH, antara lain menyebutkan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati 14 Desember 2016, tentang Pembentukan Tim Saber Pungli, telah melaksanakan sosialisasi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Saber pungli belum maksimal karena keterbatasan personel dan anggaran, kepada bupati mohon didukung anggaran tahun 2018 secara memadai,” pintanya.
Jumlah peserta sebanyak 150 orang, terdiri dari TNI/, kejaksaan, perbankan, jajaran Pemkab dan aparatur gampong.(Ihkwati).
