KABAR BIREUEN, Bireuen — Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Aceh, Yulidar menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dan anak-anak korban kekerasan di daerah tersebut.
Menurutnya, penyandang disabilitas kerap kali hanya menjadi pelengkap dalam forum-forum seperti Musrenbang.
Tak hanya itu, dia juga merasa selama ini penyandang disabilitas kesulitan dalam mengurus bantuan sosial (Bansos) dari Dinas Sosial karena sering kali dibola-bolain ke sana ke mari.
“Kami sering dibola-bola dari desa ke Dinas Sosial saat kami ke Dinsos diarahkan ke desa, begitu bertanya pada aparatur desa katanya di Dinsos,” sebut Yuli kecewa, saat hearing yang digelar GeRAK dengan SKPK di Bireuen, Jumat (23/5/2025).
Jikapun kemudian keuchik memasukan nama penyandang disabilitas untuk menerima bantuan, ditaruh di list dibawah urutan sepuluh ke bawah.
“Akibatnya jika ada kebijakan yang diambil pemerintah, penerima bantuan hanya 10 orang, otomatis mereka gak dapat,” ungkapnya.
Yuli juga menyoroti aksebilitas untuk disabilitas yang dibuat tanpa melihatkan mereka. Tidak ada struktur pembangunan yang benar-benar berpihak pada disabilitas.
“Seperti yang dibuat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapul) Bireuen. Bahkan bagi yang non-disabilitas saja terasa curam, apalagi kami,” ujar Yuli.
Yuli juga mengkritisi pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, yang dinilainya masih jauh dari kenyataan. Ia mengungkapkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Bireuen tergolong tinggi, sementara pelaksanaan Qanun Perlindungan Anak (UUPPKS) masih berbenturan dengan qanun lain yang berlaku.
“Banyak anak-anak penyintas kekerasan, tapi tidak ada akomodasi yang memadai untuk menyembuhkan trauma mereka. Anggaran pun tidak ada. Penanganannya juga dibuat asal-asalan karena tidak serius,” tambahnya.
Dikatakan Yuli, setiap tahun penyandang disabilitas semakin bertambah, bisa akubat penyakit dan kecelakaan. Saat ini disabilitaa di Bireuen sebanyak 1.089 orang.
Ia mengharapkan Baitul Mal agar memplotkan dana yang dapat digunakan untuk penyintas disabilitas korban kekerasan, namun proses pendampingannya tidak singkat.
“Trauma itu tidak selesai dalam sehari dua hari. Kami dampingi, kadang berbulan-bulan,” katanya.
Yuli juga mencatat minimnya perhatian bagi anak-anak dengan autisme dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
“Anak-anak ini seharusnya bisa pulih dari traumanya dan berkembang, tapi tidak ada dukungan berarti. Bahkan bantuan dana fakir miskin pun tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Menyinggung kembali program Kabupaten Layak Anak, Yuli menggambarkan kondisi di lapangan seperti fenomena gunung es.
“Di permukaan tampak baik, tapi di bawahnya penuh permasalahan,” tutupnya.
Karena itu, dibutuhkan komitmen nyata, kebijakan yang inklusif, serta anggaran yang memadai untuk mewujudkan perlindungan sejati bagi kelompok rentan di Kabupaten Bireuen. (Ihkwati)
