KABAR BIREUEN, Bireuen — Upaya memperkuat kontrol publik terhadap layanan administrasi kependudukan menjadi sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bireuen, Selasa, 18 November 2025.
Forum tersebut tak sekadar ruang diskusi, tetapi wadah strategis bagi masyarakat untuk memastikan layanan adminduk di Bireuen berjalan cepat, transparan, dan bebas pungli.
Kegiatan yang berlangsung di Opproom Setdakab Bireuen itu dibuka Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, S.H., M.M. Dia menyampaikan, pelayanan publik adalah wajah pemerintah atau cermin bagaimana masyarakat menilai kinerja birokrasi.
“Baik buruknya layanan menjadi ukuran kepercayaan masyarakat. Karena itu, pembaruan birokrasi, penguatan SPBE, hingga pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus terus kita dorong,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, meski kualitas layanan publik di Bireuen terus meningkat, masih terdapat sejumlah tantangan yang hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan.
Mulyadi mengajak masyarakat untuk:
- Memberikan masukan konstruktif,
- Menggunakan layanan sesuai prosedur,
- Menghindari gratifikasi dan pungli,
- Serta menyampaikan keluhan melalui kanal pengaduan resmi.
“Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi akan mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Bireuen,” tegasnya.
Ketua panitia kegiatan, Dian Ferdina, S.E., M.S.M, melaporkan, Forum Konsultasi Publik digelar untuk menjaring masukan, saran, hingga kritik konstruktif demi penyempurnaan layanan adminduk ke depan.
Adapun tujuan utama forum ini meliputi:
- Identifikasi masalah dan tantangan layanan administrasi kependudukan,
- Penggalian saran dan solusi dari para pemangku kepentingan,
- Peningkatan koordinasi antara Disdukcapil dan lembaga terkait,
- Terwujudnya layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
Forum ini menghadirkan dua narasumber, yakni Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi, dan Kepala Disdukcapil Bireuen, Muhammad Diah, S.Ag.
Sebanyak 45 peserta hadir mengikuti acara tersebut. Mereka terdiri dari unsur DPRK Bireuen, pimpinan OPD, para camat dari 17 kecamatan, pengurus organisasi difabel, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan, akademisi, dunia usaha mitra Disdukcapil, ormas/LSM, pengguna layanan, serta insan pers.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan memenuhi harapan masyarakat,” harap Dian. (Hermanto)
