KABAR BIREUEN, Bireuen – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terakhir melakukan mutasi atau rotasi pejabat struktural pada 10 Januari 2024 semasa Pj Bupati dijabat Aulia Sofyan.
Pelantikan tersebut, tidak semua posisi jabatan eselon terisi, bahkan terjadi kekosongan pada sejumlah tempat, yang diharuskan dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).
Meskipun telah diwacanakan mutasi kembali untuk mengisi kekosongan tersebut, namun sampai berakhirnya jabatan Aulia Sofyan sebagai Pj Bupati Bireuen pada pertengahan Agustus 2024, mutasi tidak terlaksana. Bahkan isu mutasi sempat menggaung beberapa kali.
Selain itu, untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong, Pemkab Bireuen belum membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Catatan Kabar Bireuen, pada Mei 2024, sembilan posisi eselon II dan III di lingkungan Pemkab Bireuen dijabat Plt.
Terbaru, informasi diperoleh Kabar Bireuen, jumlah pejabat pesiun sudah bertambah. Artinya, jabatan yang ditempati oleh Plt juga bertambah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bireuen, Zaldi AP melalui Kabid Mutasi, Safrurridha, SSTP yang dihubungi Kabar Bireuen di ruang kerjanya, Selasa (17/9/2024) merincikan jabatan eselon yang ditempati Plt.
Disebutkannya, eselon II ada empat posisi yang dijabat Plt. Asisten Administrasi Umum, dijabat oleh Azhari (Camat Peusangan Siblah Krueng), Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, dijabat Erry Seprinaldi (Camat Peudada). Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat Irwan, SP MSi (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik) dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditempati sementara oleh Dailami, SHut (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).
“Bulan Oktober (1 Oktober 2024) akan pensiun dr Amir Addani. Sekarang beliau Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Kerjasama,” jelas alumnus IPDN ini.
Kabid Mutasi yang biasa disapa Nyanyak ini menambahkan, selain eselon II, juga ada sembilan eselon III yang belum dilantik pejabat definitif.
Pada jabatan Kepala Kesbangpol (eselon III.a), dijabat Mulyadi, SH (Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat), Camat Jeumpa dijabat Muhammad Maulana Rahmat (Kabag Pemerintahan Setdakab Bireuen).
Berikut, Sekretaris Dinas Syariat Islam, Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah, Sekretaris Dinas Pertanahan dan Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM juga belum ada pejabat definitif.
“Kalau Plt sekretaris dinas dan kepala bidang, itu wewenang kepala dinas yang angkat Plt. Hanya Plt kepala dinas yang SK bupati,” terang Nyanyak.
Selain itu, tiga posisi eselon III.b setingkat kepala bidang juga dijabat Plt, yaitu, Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kabid Penunjang Medis pada RSUD dr Fauziah Bireuen.
Ditanya alasan belum dilantik pejabat definitif untuk mengisi kekosongan tersebut, menurut Nyanyak, belum ada arahan dari Pj Bupati Bireuen.
“Untuk mengisi kekosongan pada jabatan tersebut, sampai saat ini kami belum ada arahan dari pimpinan. Sama halnya dengan seleksi JPTP,” ujarnya.
Lanjut putra Wakil Bupati Bireuen periode 2007-2012 ini, untuk mutasi atau pelantikan pejabat di daerah harus ada persetujuan Menteri Dalam Negeri.
“Terkait izin memang ada mekanisme tambahan bagi Pj Bupati jika melakukan pelantikan atau mutasi wajib meminta persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri,” paparnya.
Terkait mencuatnya isu mutasi yang dilakukan bulan ini, Nyanyak menegaskan itu adalah hoax.
“Saya memastikan (isu mutasi) hoax,” pungkasnya. (Rizanur)
