KABAR BIREUEN– Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melalui lembaga mitra Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), menggelar diskusi mengenai tindak lanjut pemantaun kolaboratif di Aula Kantor Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, Selasa (16/1/2018).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Collaborrative Monitoring yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Sebelumnya telah dilakukan dua kegiatan yaitu kartu penilaian dan monitoring standar. Dua kegiatan tersebut bertujuan menghimpun informasi dan keluhan yang dialami oleh penerima layanan kesehatan.
GeRAK dengan Program The Asia Foundation- Social Accountability and Public Participation (TAF- SAPP), melakukan Rencana Tindak Lanjut CM untuk kembali mencari solusi dan melihat kondisi layanan serta memperbaiki layanan itu sendiri dengan keterlibatan lintas pihak terkait.
Beberapa kondisi yang disampaikan masyarakat yaitu peningkatan kapasitas kader kesehatan di gampong, pengadaan alat Posyandu yang lengkap, mengaktifkan Posyandu lansia, dan memaksimalkan kinerja Badan Penyantun Puskesmas (BPP).
Selain itu juga ada beberapa persoalan krusial selama ini belum menemukan titi temu, misalnya kekurangan tenaga kesehatan di kecamatan Simpang Mamplam. Baik dokter maupun bidan desa.
Kepala Puskesmas Simpang Mamplam, Zulfahmi, menyampaikan sudah pernah melayangkan permohonan dokter ke Dinkes, namun belum menghasilkan sesuatu yang positif. Sehingga menjadi tugas bersama untuk mengadvokasi hal tersebut.
“Sudah pernah kita surati untuk permohonan dokter, namun belum ada hasil. Kita terus berusaha memaksimalkan layanan dan tentu perlu upaya lebih keras lagi,” sebut Zulfahmi.
Israwati, M. Kes, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bireuen merekomendasikan agar menempatkan petugas magang di desa yang belum ada bidan.
“Ada 41 gampong di Simpang Mamplam, dan 13 desa tidak ada bidannya. Jadi ambil saja petugas magang untuk ditempatkan di desa. Tentu ini akan semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi kalau bisa dilakukan cepat, itu akan lebih baik,” rekom Israwati.
Kegiatan tersebut dihadiri anggota dewan dapil VI Bireuen (meliputi Pandrah, Simpang Mamplam dan Samalanga), yaitu Suhaimi Hamid (PNA) dan Syauqi Futaqi, S. Fil.I (Golkar).
Keduanya ikut memberikan sumbangsih melalui ide dan kritikan, Syauqi menegaskan jika mereka siap memfasilitasi sampai ke kabupaten baik dinas maupun di Badan Anggaran (banggar) jika diperlukan.
Selama ini juga mereka mengakui ikut mengadvokasi perbaikan layanan dengan melihat presentase anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Suhaimi mengakui diskusi ini menjadi tolak ukur ke arah perbaikan. “Kami berterima kasih telah diundang pada diskusi ini. Sehingga kita mengetahui persoalan- persoalan yang dihadapi di lapangan, bukan berarti selama ini kita abaikan, akan tetapi mungkin ada yang belum tersampaikan,” kata Suhaimi.
Dia menambahkan, akan menjadi pertimbangan bagi DPRK Bireuen, mana yang harus dipilih untuk dibantu.
“Catatan penting adalah kami tidak tertarik jika hanya pembangunan infrastuktur saja, akan tetapi peningkatan kualitas layanan jauh lebih penting dibandingkan membangun gedung- gedung. Jika kemudian tidak dimaksimalkan, maka kami siap membantu dan berupaya untuk rekomendasi dari kegiatan kita hari ini,” jelasnya.
Turut hadir pada kegiatan itu, Kepala Puskesmas, Kor KIA, Kordes, Dinkes, Camat, BPP, RDPG, keuchik/ perwakilan dan Fasilitator Masyarakat.(Ihkwati)
