KABAR BIREUEN- Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) sebagai mitra The Asia Foundation (TAF) dalam Program KOMPAK kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Workshop Finalisasi Draft Peraturan Bupati Tentang Layanan Berjenjang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Senin (19/2/2018) di Opproom Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Disdukcapil, Drs.M.Jakfar berlangsung selama dua hari dari, 19- 20 Februari 2018.

Pada kesempatan itu, M.Jakfar Madjid menyampaikan, Berbagai capaani tersebut terjadi karena adanya komitmen dari pimpinan daera

Disdukcapil sebagai leading sektor utama dan instansi terkait lainnya. Sampai saat ini, dampaknya dapat terlihat dari capaian kepemilikan akta kelahiran, khususnya usia 0-18 tahun Juni 2017 54,38 persen menjadi 72,94 persen pada Desember 2017.

“Sehingga target 85 persen sesuai dengan target nasional diperkirakan dapat dicapai pada Periode Tahun 2018. Tentunya beberapa kegiatan dan capaian tersebut perlu diperkuat lebih lanjut sehingga dapat diimplementasikan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Kadisdukcapil menambahkan Akte kelahiran sangat penting sekali dibuat untuk keperluan anak dalam mendapatkan akses berbagai keperluan pada saat dibutuhkan. Akta kelahiran bagi masyarakat sebagai kepemilikan identitas hukum warga, terutama usia sekolah 0-18 tahun.

Sementara itu Tim PKPM Kabupaten Bireuen, diwakili oleh Amirullah,SKM memaparkan pada tahap awal telah dilaksanakan kegiatan Workshop Pelembagaan Pelayanan Berjenjang Melalui Penyusunan Peraturan Bupati untuk Perluasan Cakupan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Adminduk Lainnya yang dilaksanakan pada  24 -25  Januari 2018.

Workshop ini telah menghasilkan berbagai masukan lintas sektor yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Layanan Berjenjang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bireuen. Setelah Workshop tersebut, tim penyusun dari Dukcapil sebagai leading sektor, telah berhasil merumuskan draf awal Perbup.

Amirullah menambahkan, draf Perbup tersebut perlu kembali dibahas secara bersama-sama agar adanya masukan lanjutan dari lintas sektor sebagai tahapan finalisasi, sehingga nantinya Perbup yang lahir ini dari sebuah proses yang disepakati bersama sehingga tidak terkendala pada saat dijadikan sebagai kebijakan daerah.

Maka untuk memperkuat Draf Peraturan Bupati tentang Layanan Berjenjang Administrasi Kependudukan di perlukan masukan dari semua pihak sehingga akan mendapatkan kesempurnaan dan hasil yang maksimal.

Tujuan workshop ini adalah, mengakomodir masukan dari lintas sektor untuk Finalisasi Draf Perbup Layanan Berjenjang Adminduk mudah-mudahan draf Perbup tentang Layanan Berjenjang Adminduk dapat difinalisasi dan disetujui bersama lintas sektor serta.

Kemudian menentukan langkah advokasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah untuk pengesahan Perbup tentang Layanan Berjenjang Adminduk.

Output dan hasil yang diharapkan, adanya berbagai masukan dari lintas sektor untuk Finalisasi Draf Perbup Layanan Berjenjang Adminduk dan Draf Perbup Layanan Berjenjang Adminduk dapat difinalisasi dan disetujui bersama.

Peserta diskusi secara keseluruhan berjumlah 32 orang, terdiri dari lintas sektor pelayanan publik diantaranya, Asisten II, Setdakab Bireuen, Bagian Hukum Setdakab, Disdukcapil, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenag, DPMG, Dinas Sosial, Koordinator Bidan Kabupaten, RSUD dan RSU Swasta, Keuchik, Forum Keuchik, DC Kompak, PKPM, GERAK, dan PPMN.(REL)

BAGIKAN