KABAR BIREUEN – Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2023, Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, meminta semua pejabat tinggi pratama serta seluruh stakeholder untuk berpikir kreatif, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur.
Permintaan itu disampaikan Bupati Muzakkar A. Gani saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrembang) Kabupaten Bireuen Tahun 2022 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupatem (RKPK) Bireuen Tahun 2023, di Aula Hotel Fajar, Bireuen, Kamis (24/3/2022).
Dengan demikian, katanya, diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2023 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bireuen secara tepat dan strategis.
Untuk itu, menurut Muzakkar, dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini yaitu Musrenbang Kabupaten Bireuen Tahun 2022.
“Mari kita membangun kesamaan persepsi. Tinggalkan ego sektoral maupun pribadi dan perhatikan faktor-faktor yang real berdasarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku,” ucap Bupati Muzakkar.
Sementara itu Kepala Bappeda Bireuen, Muslim, M.Si, dalam laporannya menjelaskan, Musrenbang ini merupakan simpul akumulasi dari kegiatan perencanaan yang telah dilaksanakan di tingkat gampong dan tingkat Kecamatan yang disinkronisasikan dengan perencanaan SKPK Kabupaten Bireuen serta berbagai aspirasi/masyarakat. Selanjutnya, akan menjadi bahan penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2023.
Disebutkant Muslim, pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan untuk menyusun RKPK, sinkronisasi dan prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBK, APBA maupun APBN yang berhasil menetapkan 3.087 usulan prioritas kegiatan, dari 609 desa di 17 kecamatan.
Di samping itu, katanya, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder untuk menetapkan progran dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan, guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.
“Perencanaan pembangunan yang bekualitas, transparan dan akuntabel menjadi tolok ukur akuntabiltas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik dewasa ini. Sebab, perencanaan pembangunan yang tidak transparan dan akuntabilitas akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelaporan aparatur pemerintah,” terang Muslim.
Menurut Muslim, peserta Musrenbang yang diundang dalam rangka penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2023 ini berjumlah 200 orang dari seluruh unsur pelaku pembangunan.
Acara tersebut juga diisi dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan para peserta Musrenbang yang dimoderatori oleh Sekda Bireuen Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si. Semua pertanyaan atau masukan dari peserta ditanggapi oleh sejumlah narasumber yang terdiri dari Bupati Bireuen Muzakkar A. Gani, Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, S.Sos, Kajari Bireuen Mohamad Farid Rumdana, SH., MH, Sekretaris Bappeda Aceh Ir. Alamsyah, MM dan Kepala Bappeda Bireuen Muslim, M.Si. (Herman Suesilo)
