KABAR BIREUEN, Bireuen -Pemerintah Aceh bersama Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Permukiman Aceh melakukan Rapat Koordinasi Advokasi Sanitasi Aman Kabupaten/Kota (Kluster 3) Tahun 2025, di Bireuen.
Kegiatan itu diikuti Pokja PKP Kluster 3 meliputi Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemkab Aceh Utara, Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Gayo Lues dan Pemkab Aceh Tenggara dan Kabupaten Bireuen.
Rangkaian kegiatan dibuka Bupati Bireuen, H, Mukhlis, ST diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Hanafiah, S.P.,CGCAE di Opproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis (6/11/2025).
Pada kesempatan itu Hanafiah membacakan pidato tertulis Bupati Bireuen Mukhlis.
Disampaikannya, sanitasi aman adalah suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyebaran penyakit.
Jadi sanitasi bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar dalam menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6, yaitu menjamin akses air minum dan sanitasi layak untuk semua.
“Kita patut bersyukur Kabupaten Bireuen telah mencapai 100 persen capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan 0 persen praktik buang air besar sembarangan (BABS). Artinya, Kabupaten Bireuen telah berstatus sebagai kota bebas BABS,” sebutnya.
Namun, pekerjaan belum selesai. Saat ini, Kabupaten Bireuen terus berupaya keras untuk mencapai target akses sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30 persen.
Untuk saat ini capaian rumah tangga dengan sanitasi aman masih sangat rendah baru mencapai 2,85 persen.
Hal ini disebabkan Kabupaten Bireuen belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang representatif.
“Perlu kerja maksimal dengan melibatkan semua pihak dan pendanaan dari berbagai sumber anggaran tidak hanya bergantung pada APBK Bireuen dalam rangka pencapaian taget 30 persen,” katanya.
Selain pembangunan IPLT, juga perlu memperkuat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) secara terencana, aman, dan partisipatif.
Maka dari itu, dalam RPJM Kabupaten Bireuen 2025-2029, pengelolaan sanitasi masuk dalam pilar meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Ada empat strategi utama yang sejalan dengan kegiatan ini, yaitu peningkatan akses air minum dan sanitasi aman, target 100% akses sanitasi layak dan 30% akses aman pada 2029.
Pembangunan dan optimalisasi IPAL serta IPLT menjadi prioritas. Pembangunan berbasis lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Program kabupaten sehat dan bersih berfokus pada drainase, pengelolaan limbah, dan edukasi PHBS di sekolah dan gampong, kota kolaborasi yang religius dan tangguh
Sanitasi juga mencerminkan nilai keislaman, karena kebersihan adalah bagian dari iman.
Masyarakat harus terlibat aktif menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah memulai beberapa langkah konkret, di antaranya, program revitalisasi septic tank aman, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, private sektor dan perguruan tinggi.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan Tempat Pemilahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).
Gerakan sanitasi aman dari rumah bersama kader PKK dan sanitarian di seluruh puskesmas.
Pembinaan sekolah adiwiyata dan gampong proklim, untuk membentuk perilaku hidup bersih sejak dini dan membangun karakter masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Langkah-langkah ini bukan proyek jangka pendek, tapi investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Pihaknya menyadari, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, baik dari sisi pembiayaan, teknis, maupun kesadaran masyarakat.
Namun dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pokja PKP, lembaga mitra, dan masyarakat, dia yakin target sanitasi aman 33% pada tahun 2029 akan dapat dicapai bersama.
Hanafiah mengucapkan terima kasih kepada Pokja PKP Provinsi Aceh atas inisiatif dan dukungannya, serta kepada seluruh peserta dari kabupaten/kota Cluster 3 atas partisipasi aktifnya.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dengan tidak ada lagi limbah rumah tangga yang mencemari air, tidak ada lagi sungai yang berbau, dan tidak ada lagi penyakit yang lahir dari lingkungan yang kotor,” ajaknya.
Semoga advokasi sanitasi aman yang dilaksanakan untuk seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2025 ini, menjadi langkah penting menuju Aceh yang lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih bermartabat.
Sebelumnya, Ketua Pokja PKP Bireuen, Dailami, S.Hut., M. Ling yang juga sebagai Kepala Bappeda Bireuen melaporkan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar daerah serta meningkatkan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program sanitasi aman yang berkelanjutan.
Disebutkan, Kabupaten Bireuen ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan dan berperan sebagai tuan rumah dengan jumlah peserta sekitar 60 orang.
Peserta tersebut terdiri Pokja PKP dari 6 Kabupaten/Kota di Kluster 3, meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara.
Capaian dan Hasil yang diharapkan atas pelaksanaan acara pada hari ini, yaitu
terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pokja PKP Provinsi dan kabupaten/kota dalam Kluster 3.
Kemudian, peserta memperoleh pemahaman umum terkait kebijakan dan strategi pencapaian sanitasi aman.
“Dan meningkatnya semangat kolaborasi lintas daerah dalam mewujudkan target sanitasi aman tahun 2025 dan target RPJMN pada tahun 2029 di Provinsi Aceh,” tutup Ketua Pokja PKP Bireuen. (Hermanto)
