KABAR BIREUEN – Anggota DPR-RI Fraksi PPP Drs H Anwar Idris menggelar kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan, berlangsung di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Selasa (24/04/2018).
Pertemuan sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR/MPR-RI.
Anwar Idris menyampaikan sosialisasi ini demi menjaga keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara.
Dalam pidato pembukaannya, Anwar Idris mengatakan empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia. Karena, banyak kepentingan bangsa lain terhadap indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan kita.
“Untuk itu, empat pilar kebangsaan ini harus kita maknai sebagai alat untuk membangun bangsa kita sendiri,” ujarnya.
Lanjutnya, beberapa poin penting yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan tersebut mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kesemua poin empat pilar kebangsaan tersebut digali dari akar masyarakat Indonesia, sehingga bisa menjadi pedoman hidup,” tambah politisi tua ini di hadapan seratusan peserta dari kalangan perangkat gampong dalam Kecamatan Peudada dan kader PPP.
Mantan Anggota DPRK Bireuen dan DPR Aceh ini menambahkan, dasar hukum pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan adalah UU nomor 17 tahun 2014 jo UU nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Hadir sebagai narasumber, Faizin, S.Pd.,M.Pd, Dr. Zainuddin Iba, SE.,MM dan Kafrawi, S.Ag.
Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Anwar Idris yang juga Anggota Komisi X DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dan mahasiswa pada Rabu (25/4/2018) di tempat yang sama.
Dalam RDP tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Peudada dan mahasiswa di Kabupaten Bireuen.
Pada kesempatan itu, diharapkan kepada Anwar Idris agar dapat memperjuangkan lebih besar lagi jumlah penerima beasiswa dari tahun sebelumnya, baik bagi siswa maupun mahasiswa.
Karena program beasiswa miskin dan beasiswa bidik misi yang telah diperjuangkannya tersebut, manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dalam mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah.
“Itu memang kewajiban kami untuk memperjuangkan hak masyarakat 8 kabupaten/kota di Aceh yang kami wakili, dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang,” pungkasnya. (Rizanur)
