KABAR BIREUEN, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen penuh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih dengan menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong (desa) di provinsi tersebut. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan, gerakan ekonomi kolektif berbasis potensi lokal akan menjadi pondasi kemandirian desa dan penguatan ekonomi rakyat.
Hal itu disampaikan Mualem saat peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025). Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, serta ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami sangat menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan program ini di Aceh,” ujar Mualem dalam sambutannya.
Mualem menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menggali potensi unggulan desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia juga berharap program ini tidak hanya berhenti pada pembentukan koperasi, tetapi juga mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dalam hal pelatihan, regulasi, permodalan, dan penguatan kelembagaan.
Sementara itu, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, menjelaskan, program ini merupakan agenda strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi desa terbentuk di seluruh Indonesia hingga akhir Juni, dan peluncuran nasionalnya akan dilakukan langsung oleh Presiden pada 12 Juli 2025.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Kita siapkan model bisnis koperasi modern dengan fasilitas lengkap, mulai dari kantor, toko sembako, klinik, hingga menjadi agen LPG, pupuk, dan gabah,” kata Ferry. Ia juga menyoroti peran koperasi dalam memutus rantai distribusi yang panjang dan tidak adil bagi petani.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menambahkan, Presiden memberikan perhatian besar terhadap program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi nasional. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan Musdesus dan legalisasi koperasi.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi kami optimis, hingga akhir Mei semua gampong akan selesai, dan akhir Juni koperasi telah tercatat di Kemenkumham,” ungkap Bima Arya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan serta pemetaan potensi desa agar koperasi yang dibentuk benar-benar relevan dengan kebutuhan dan kekuatan lokal.
Acara tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati dan wali kota, camat, kepala SKPA, serta para tokoh masyarakat. Momentum ini menjadi bukti keseriusan Aceh untuk menjadi daerah percontohan dalam pembangunan ekonomi berbasis koperasi desa yang mandiri dan berkelanjutan. (Red)
