KABAR BIREUEN, Bireuen – Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang berkembang belakangan ini, Bupati Bireuen, Mukhlis, ST, menolak anggaran pembelian mobil dinas baru yang akan dibahas dalam APBK Perubahan (APBK-P) tahun 2025. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa.
Surya Dharma merasa perlu meluruskan hal tersebut karena ada yang keliru dengan munculnya kata ‘menolak’. Masalahnya, itu sangat rancu dengan kenyataan sebenarnya dan membingungkan masyarakat. Sebab, jangankan APBK Perubahan, realisasi APBK Murni 2025 saja baru berjalan.
“Jadi, anggaran pengadaan mobil dinas mana yang ditolak dan akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa? APBK Perubahan belum dibahas, paling cepat nanti bulan Agustus baru dibahas,” kata Surya Dharma kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/3/2025).
Menurut Surya Dharma, kalau memang benar Bupati Bireuen merasa tidak perlu pengadaan mobil dinas baru, nantinya jangan diusulkan di APBK Perubahan 2025. Diusulkan saja langsung anggaran untuk pembangunan rumah dhuafa yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Dijelaskannya, nanti yang usulkan APBK Perubahan 2025 adalah pihak eksekutif ke legislatif untuk dibahas. Kalau memang tidak diusulkan, pasti tidak muncul anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen di situ. Sehingga, tidak perlu juga kata ‘dialihkan’ untuk pembangunan rumah dhuafa.
“Pihak eksekutif yang usulkan ke legislatif, kan lucu kalau mereka sendiri yang menolaknya. Justru yang berhak menolak adalah kami pihak legislatif, bukan eksekutif. Masa diusulkan sendiri, dia juga yang menolaknya?” ujar Surya Dharma sambil tertawa.
Diusulkan Rp1,5 Miliar, Diminta Tambah Rp1 Miliar
Surya Dharma menyampaikan, sebenarnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen telah diplotkan dalam APBK (Murni) 2025 sebesar Rp1,5 miliar. Saat pengusulan anggaran tersebut, masih masa Pj.Bupati Bupati Bireuen yang dijabat Jalaluddin, SH, MM.
Disebutkannya, pengusulan anggaran tersebut dari TAPD ketika itu, juga terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Bupati Bireuen terpilih. Tak terkecuali anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen. Sedangkan untuk Wakil Bupati Bireuen, tidak dianggarkan dana untuk pembelian mobil dinas baru. Sebab, nanti mobil dinas Bupati Bireuen yang sekarang, masih layak pakai dan bisa dialihkan untuk mobil dinas Wakil Bupati Bireuen.
Menurut pimpinan dewan dari PKB ini, saat itu sempat diminta tambah lagi anggarannya. Namun, tidak ada lagi anggaran tambahan untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Sehingga, saat KUA-PPAS diserahkan ke dewan, anggaran untuk itu tetap Rp1,5 miliar.
“Saat pembahasan, salah seorang anggota dewan dari partai koalisi pengusung Mukhlis-Razuardi, mengusulkan penambahan anggaran Rp1 miliar lagi untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Saya termasuk salah seorang yang menolaknya. Saya katakan, kalau memang perlu penambahan anggaran, bisa diusulkan lagi di perubahan oleh pihak eksekutif ketika sudah ada bupati definitif nanti,” papar Surya Dharma.
Makanya, dia mengaku heran, kenapa sekarang tiba-tiba muncul pemberitaan, Bupati Mukhlis menolak pengadaan mobil dinas dan anggarannya akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa pada APBP-P 2025. Anggarannya juga bukan Rp1,5 miliar, tetapi disebutkan Rp4 miliar. Padahal, dulu tidak pernah ditolak, malah diminta tambah lagi Rp1 miliar.
“Bikin pencitraan sih boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Kalau memang ada niat menolak, kenapa tidak ditolak sejak awal diusulkan, seperti yang dilakukan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar,” sebut Surya Dharma.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Muslem Abdullah. Dia juga heran, ketika ada yang mengatakan, anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen mencapai Rp4 Miliar yang akan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa.
“Angka 4 miliar itu dari mana? Sepengetahuan kami pada saat pembahasan dengan TAPD, anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen hanya Rp1,5 miliar,” ungkap Muslem Abdullah, saat ditemui wartawan di kantor DPRK Bireuen pada hari yang sama.
Menurut Muslem, jika anggaran tambahan akan dimasukkan pada APBK-Perubahan, angka pastinya tentu belum diketahui. Sebab, anggaran perubahan belum dibahas.
“Kalau bicara di perubahan, terlalu dini. Ini yang murni saja belum direalisasi. Di perubahan juga belum ada jumlah yang pasti kalau untuk pengadaan mobil dinas kepala daerah,” jelas politikus Partai Aceh ini. (Suryadi)
