KABAR BIREUEN, Bireuen– Debat Publik kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2024-2029 yang digelar di Aula Wisma Bireuen Jaya, Jumat (22/11/2024) malam, amburadul dan asal-asalan.
Para tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung di Aula Wisma Bireuen Jaya maupun yang menonton secara live (langsung) di media sosial, mengaku sangat kecewa kepada panitia pelaksana debat publik kedua tersebut.
Panitia dinilai tidak siap. debat publik yang seharusnya dimulai pukul 20.00 WIB, tapi molor dua jam hingga pukul 22.00 WIB. KIP dianggap tidak siap dalam mengelola acara ini. Akibatnya, suasana sempat memanas dengan teriakan dan sorakan dari pendukung masing-masing paslon. Sebab, KIP Bireuen tidak dapat menyelenggarakan debat tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Bahkan, saat akan dimulai debat dengan tema penyampaian visi misi masing-masing calon, panitia tidak menghidupkan timer (batas waktu). Sehingga, diprotes oleh pasangan calon maupun tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung debat tersebut.
Hal tersebut diduga akibat ketidaksiapan panitia. Suasana dalam ruangan pun menjadi riuh.
Ketidaksiapan KIP Bireuen dalam debat publik ini, makin memperburuk citra lembaga yang seharusnya memiliki tugas menjaga kelancaran dan integritas seluruh proses pilkada.
Debat Publik adalah salah satu momen penting dalam Pilkada, yang seharusnya menjadi wadah bagi calon pemimpin untuk memaparkan visi misi, program, ide dan kebijakan kepada masyarakat. Namun, acara tersebut idak bisa berjalan dengan baik dan mengecewakan masyarakat.
Salah seorang tamu undangan yang hadir langsung, H Ruslan Daud (HRD), kepada wartawan mengaku sangat kecewa kepada panitia debat publik, terutama Komisi Independen Pemilih (KIP) Bireuen yang dinilai tidak profesional dalam bekerja.
KIP atau panitia pelaksana juga tidak melakukan voting atau polling di medsos. Selain itu sinyal pun sangat jelek, jadi masyarakat banyak yang tidak dapat menonton.
“Apakah ini disingaja oleh KIP?” tanya HRD kesal.
Padahal, sebut HRD, anggaran atau uang rakyat yang digelontorkan untuk debat publik tersebut cukup banyak.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengaudit anggaran KIP Bireuen, baik anggaran untuk debat publik maupun anggaran lainnya,” tegas HRD. (Suryadi)
