KABAR BIREUEN, Kuala – Pemulihan pascabanjir dan percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK Bireuen Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kuala. Wakil Bupati (Wabup) Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, menegaskan agar perencanaan pembangunan tidak lagi didominasi usulan proyek fisik semata, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wabup Razuardi saat membuka Musrenbang Kecamatan Kuala 2027, di aula kantor camat setempat, Rabu, 25 Februari 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Pengembangan SDM yang Cerdas dan Sehat, Perekonomian Daerah Unggul, Didukung Pelayanan Publik Bermutu dan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup” dan dihadiri sekitar seratusan peserta.
Dalam sambutannya, Razuardi menekankan, musrenbang tahun ini memiliki arti strategis karena merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen 2025–2029, sekaligus momentum penting pascabanjir besar yang melanda daerah itu pada akhir 2025.
“Musibah banjir menjadi pengingat bahwa pembangunan ke depan harus semakin adaptif, tangguh, dan berorientasi pada mitigasi risiko bencana. Musrenbang ini bukan hanya melanjutkan program, tetapi juga menyesuaikan arah kebijakan pascabencana agar pemulihan berjalan cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
BACA JUGA: Wabup Bireuen: Ormas dan Pemkab Harus Bersinergi Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Dia juga mengingatkan para delegasi agar menyampaikan usulan secara partisipatif dan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Kegiatan yang menjadi kewenangan gampong, tegasnya, tidak perlu diusulkan dalam musrenbang kecamatan.
“Kegiatan yang menjadi kewenangan gampong agar didanai melalui dana gampong. Sementara kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat, dapat diusulkan melalui forum ini agar pembangunan terintegrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Razuardi mengingatkan agar usulan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
“Apalah artinya jalan bagus jika masih banyak anak-anak putus sekolah dan gizi buruk. Karena itu, program kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Razuardi mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Bireuen turun dari 13,56 persen pada 2019 menjadi 10,30 persen pada 2025. Meski demikian, angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
“Penanggulangan kemiskinan, termasuk pencegahan dan penurunan stunting, menjadi prioritas utama dalam RPJMK Bireuen 2025–2029,” harap Razuardi.
Sementara itu, Camat Kuala, Sayuti, S.Pd.I., M.M, dalam laporannya menyampaikan, musrenbang kecamatan merupakan tahapan lanjutan dari musrenbang tingkat gampong yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Seluruh usulan dari gampong telah diverifikasi melalui pra-musrenbang, termasuk pra-musrenbang tematik stunting, dan dikelompokkan dalam bidang infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya,” jelasnya.
Dia menambahkan, forum musrenbang kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati usulan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Diharapkan usulan prioritas dalam Musrenbang Kecamatan Kuala dapat terealisasi,” ujarnya.
Adapun sejumlah usulan prioritas yang disepakati antara lain di bidang sarana prasarana, yakni pembangunan jalan lintas Gampong Cot Unoe–Gampong Kareung dan pembangunan jalan evakuasi dari Gampong Kuala Raja hingga Gampong Lancok-Lancok.
Di bidang ekonomi, diusulkan pengembangan dan pembangunan saluran irigasi pertanian sawah di sejumlah gampong yang rusak atau dangkal akibat banjir. Sedangkan di bidang sosial budaya, prioritas diarahkan pada pembinaan generasi islami, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih dalam rangka konvergensi pencegahan stunting.
Musrenbang Kecamatan Kuala tersebut turut dihadiri anggota DPRK Bireuen d@ri Daerah Pemilihan I, yakni Muhammad Arif (PKB), Muhammad Amin AR (Golkar), dan Tgk. Amriyadi (PA), unsur Forkopimcam Kuala, SKPK terkait, para keuchik dan mukim, unsur lembaga gampong, serta tokoh masyarakat dan pemuda. (Hermanto)
