Oleh: Muhammad Farel Cordobi
Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah
KALAU kita bicara soal pertanian Indonesia hari ini, yang sering kita dengar adalah narasi yang sama: petani kita tertinggal karena belum mau pakai teknologi. Aplikasi cuaca belum dimanfaatkan. Sensor tanah murah yang sudah tersedia dibiarkan. Drone penyemprot pestisida hanya jadi pajangan di pameran. Seolah-olah masalahnya ada di kepala petani mereka terlalu tradisional, terlalu malas berubah, terlalu nyaman dengan cara lama.
Tapi jika kita balik pertanyaannya: siapa yang benar-benar tidak siap di sini?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 33,4 juta orang Indonesia bekerja di sektor pertanian — angka yang besar, Namun dari puluhan juta petani itu, sebagian besar masih terkonsentrasi di pedesaan yang infrastruktur internetnya masih jauh dari memadai. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri mencatat bahwa akses internet di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas.
Jadi ketika startup agritech dengan bangga meluncurkan aplikasi prediksi panen berbasis AI, pertanyaan paling mendasar justru sering terlewat: apakah sinyal 4G bisa menjangkau sawah di pelosok Kalimantan Tengah? Apakah petani di lereng Gunung Sindoro punya smartphone dengan RAM yang cukup untuk menjalankan aplikasi itu? Teknologinya ada. Tapi jalannya belum dibangun.
Masalah akses bukan cuma soal sinyal atau perangkat. Ada satu dimensi yang lebih halus tapi sama kuatnya: biaya kesempatan.
Petani kecil Indonesia rata-rata menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare angka ini juga dikonfirmasi oleh data BPS. Dengan luasan seperti itu, margin keuntungan sangat tipis. Investasi untuk membeli smartphone seharga satu juta lebih, berlangganan paket data, atau mengikuti pelatihan aplikasi pertanian selama sehari penuh adalah kemewahan yang tidak semua petani bisa tanggung. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena risiko salah langkah di skala usaha sekecil itu bisa berarti tidak ada uang belanja minggu depan.
Kementerian Pertanian memang sudah meluncurkan berbagai program digitalisasi pertanian, mulai dari SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) hingga Kartu Tani yang seharusnya mempermudah akses pupuk subsidi. Tapi di lapangan, implementasinya tidak selalu mulus. Banyak petani masih kebingungan mengaktifkan Kartu Tani mereka, bukan karena gagap teknologi, melainkan karena sosialisasi yang tidak menyentuh akar rumput dengan cukup dalam.
Di sinilah kita perlu bicara soal hal yang lebih susah diukur: kepercayaan.
Petani Indonesia bukan tidak mengenal inovasi. Mereka sudah berabad-abad beradaptasi dari sistem subak di Bali yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya, hingga kearifan lokal dalam membaca tanda alam untuk menentukan musim tanam. Mereka tahu cara berinovasi. Tapi mereka juga punya memori kolektif yang panjang soal janji-janji yang tidak terpenuhi.
Ingat program intensifikasi pertanian era Orde Baru yang memang sempat menaikkan produksi beras, tapi juga meninggalkan ketergantungan benih dan pestisida yang mahal? Atau berbagai program “mekanisasi pertanian” yang traktornya tiba di desa, dipakai sebentar, lalu rusak karena tidak ada teknisi yang bisa memperbaikinya di sana? Pola ini berulang cukup sering sampai petani punya alasan kuat untuk skeptis.
Ketika sebuah perusahaan teknologi datang menawarkan solusi digital, petani tidak melihat sebuah aplikasi. Mereka melihat orang kota dengan dasi dan laptop yang tidak pernah memegang cangkul, bicara soal “efisiensi” dan “data-driven farming” dalam bahasa yang asing. Kepercayaan tidak bisa diunduh. Ia harus dibangun, perlahan, di atas bukti nyata yang bisa mereka lihat di ladang sebelah, bukan di slide presentasi.
Lalu apa yang sebenarnya perlu dilakukan?
Pertama, jangan mulai dari teknologinya. Mulailah dari petaninya. Program adopsi teknologi yang berhasil di beberapa daerah seperti model Sekolah Lapang yang dikembangkan FAO bersama Kementan bekerja justru karena petani dilibatkan sebagai subjek, bukan objek. Mereka tidak diajari cara memakai aplikasi; mereka diajak memecahkan masalah nyata yang mereka hadapi, dan teknologi hadir sebagai alat bantu, bukan solusi tunggal.
Kedua, infrastruktur dan literasi harus berjalan beriringan. Percuma membangun BTS di desa terpencil kalau tidak ada yang mendampingi petani menggunakannya. Percuma membuat aplikasi pertanian yang canggih kalau sinyal di kebun masih putus-nyambung. Keduanya adalah tanggung jawab negara, bukan hanya urusan pasar.
Ketiga dan ini mungkin yang paling penting hentikan pendekatan top-down yang berulang kali terbukti tidak bekerja. Inovasi pertanian yang langgeng adalah yang lahir dari kebutuhan petani sendiri, bukan dari meja kantor di Jakarta atau Silicon Valley. Petani Jawa Tengah yang mengeluh kualitas gabahnya jatuh saat musim hujan panjang tidak butuh drone canggih mungkin yang ia butuhkan adalah akses ke informasi harga pasar yang jujur dan gudang penyimpanan yang layak.
Teknologi pertanian Indonesia tidak kekurangan inovasi. Puluhan startup agritech tumbuh setiap tahun. Peneliti BRIN dan perguruan tinggi terus menghasilkan riset yang menjanjikan. Pemerintah pun tidak diam alokasi anggaran untuk digitalisasi pertanian terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Tapi selama kita masih menganggap masalahnya ada pada petani yang “belum mau berubah”, kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: teknologi bagus diluncurkan, sedikit yang pakai, program dievaluasi sebagai gagal, lalu diganti dengan program baru yang tidak jauh berbeda.
Petani Indonesia sudah cukup tangguh bertahan di tengah cuaca yang tidak menentu, harga pupuk yang naik, dan harga jual hasil panen yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Yang mereka butuhkan bukan lagi ceramah soal pentingnya teknologi. Yang mereka butuhkan adalah jalan yang nyata untuk bisa menjangkaunya dan rasa percaya bahwa kali ini, kita tidak akan meninggalkan mereka di tengah jalan. [*]
