Oleh: M. Zubair, S.H.M.H
ASN Pemkab Bireuen
BENCANA banjir bandang dan tanah longsor yang melanda semua kecamatan dalam Kabupaten Bireuen beberapa waktu lalu tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan beberapa dinamika kebijakan dalam penanganan pascabencana. Perdebatan yang hangat diperbincangkan sekolompok kecil orang untuk menggiring opini publik adalah kenapa Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara). Sementara Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berusaha agar adanya pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai solusi cepat dan tepat untuk memberi kepastian tempat tinggal permanen dalam jangka panjang.
Di tengah kondisi tersebut, usaha keras Pemerintah Kabupaten Bireuen agar segera dibangun huntap telah memunculkan titik terang. Harapan bagi para korban bencana untuk memiliki huntap kini semakin nyata. Hal ini mengemuka setelah Bupati Bireuen Mukhlis, ST melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Banda Aceh pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat langkah pemerintah untuk merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Pertemuan yang berlangsung secara intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat dan rehabilitasi semata, tetapi juga sampai pada tahap rekonstruksi yang berkelanjutan. Hunian tetap merupakan bagian penting dari upaya rekonstruksi tersebut, karena menjadi fondasi bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
Tidak dipungkiri bencana alam sering kali menghadirkan ujian berat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, bencana juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta mempercepat upaya pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. Dalam konteks inilah, upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Bireuen memiliki makna yang sangat strategis.
Sejak bencana melanda, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai langkah cepat untuk membantu masyarakat terdampak. Mulai dari evakuasi korban, penyediaan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, hingga pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Pendataan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan penanganan pascabencana, termasuk rencana pembangunan hunian tetap.
Namun, membangun hunian tetap bukanlah pekerjaan yang sederhana. Proses ini memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga berbagai lembaga terkait lainnya. Selain itu, pembangunan hunian tetap juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta kepastian lokasi yang aman dari potensi bencana di masa depan.
Oleh karena itu, pertemuan antara Bupati Bireuen dengan Menteri Dalam Negeri di Banda Aceh menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai aspek penting terkait percepatan realisasi hunian tetap, termasuk dukungan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan agar pembangunan dapat segera dimulai.
Pemerintah pusat pada prinsipnya memiliki perhatian besar terhadap penanganan bencana di berbagai daerah, termasuk di Aceh. Dukungan terhadap pembangunan hunian tetap bagi korban bencana merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi warganya. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana hidup terlalu lama dalam kondisi pengungsian.
Hunian tetap tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan dan harapan baru bagi para korban bencana. Dengan adanya rumah yang layak, masyarakat dapat kembali menata kehidupan mereka secara lebih stabil. Anak-anak dapat kembali belajar dengan tenang, orang tua dapat kembali bekerja dengan lebih fokus, dan kehidupan sosial masyarakat dapat perlahan pulih.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus bekerja keras melakukan koordinasi dengan semua pihak. Pertemuan 6 Maret 2026 lalu, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik rencana Pemkab Bireuen dan ditegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana tersebut.
Dalam konteks pembangunan daerah, penyediaan hunian tetap juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat telah memiliki tempat tinggal yang permanen, mereka akan lebih mudah untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi seperti bertani, berdagang, atau bekerja di sektor lainnya. Dengan demikian, roda perekonomian daerah dapat kembali bergerak secara normal.
Di sisi lain pembagunan huntara pada dasarnya adalah memberi solusi jangka pendek dan harus tinggal di huntara dalam jangka waktu yang cukup lama karena harus menunggu proses pembangunan huntap. Sebaliknya, hunian tetap memberikan solusi yang lebih permanen bagi masyarakat terdampak bencana. Dengan adanya hunian tetap, masyarakat dapat kembali membangun kehidupan mereka secara lebih stabil.
Polemik antara huntara dan huntap pada dasarnya menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyediakan solusi terbaik bagi korban bencana. Masyarakat tentu menginginkan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian masa depannya.
Dalam konteks inilah, pertemuan antara Bupati Mukhlis dengan Menteri Dalam Negeri menjadi sangat penting agar adanya keberlanjutan pembangunan hunian tetap yang sudah dimulai di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli. Pembahasan yang dilakukan secara intens menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berkerja secara sendiri, tetapi terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek secara matang.
Pertemuan di Banda Aceh pada 6 maret 2026 lalu menjadi momentum penting dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan huntap. Dan masyarakat berharap agar polemik antara huntara dan huntap harus segera diakhiri demi untuk mempercepat pumulihan pascabencana yang sedang diupayakan pemerintah saat ini. Insyaallah Bireuen yang pertama akan meneyelesaikan pembangunan hunian tetap.
Langkah yang telah dilakukan oleh Bupati Bireuen Mukhlis dengan menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri patut diapresiasi. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Dalam situasi pascabencana, kepemimpinan yang responsif dan proaktif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
Ke depan, masyarakat tentu berharap agar berbagai rencana yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut dapat segera diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah konkret di lapangan. Proses pembangunan hunian tetap harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Hunian tetap yang akan dibangun nantinya bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol harapan baru bagi masyarakat Bireuen. Rumah-rumah tersebut akan menjadi saksi bahwa dari sebuah bencana, masyarakat dapat bangkit dengan lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Bagi masyarakat korban bencana, rumah yang layak adalah harapan yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang luar biasa. Oleh karena itu, realisasi hunian tetap di Bireuen bukan hanya sekadar program pembangunan, tetapi juga wujud nyata dari kehadiran negara di tengah rakyatnya yang sedang menghadapi ujian berat kehidupan. [*]
