KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dari Dapil Aceh 2, H Ruslan M Daud (HRD), meminta kontraktor pemenang tender Rehabilitasi Bendung Krueng Pase, agar memacu pembangunannya.

Hal itu ditegaskan HRD saat meninjau lokasi proyek Rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (D.I) Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia dan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Senin, 9 Mei 2022.

Dalam kunjungan tersebut, HRD turut didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dinas PUPR Aceh Utara, Jafar ST, para camat, keuchik dan Tokoh Masyarakat di Sembilan Kecamatan yang berhubungan langsung dengan Bendung Krueng Pase. Selain itu, juga turut hadir Ketua DPC PKB Aceh Utara, Tgk Samsul Bahri Ishak (SBI) serta para kader dan simpatisan PKB setempat.

Menurut HRD, awalnya dia mendapat laporan dari masyarakat, khususnya petani dan tokoh masyarakat di Aceh Utara tentang pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase yang sangat lamban dikerjakan pelaksana proyek. Sehingga, ribuan petani di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, belum bisa menggarap lahan sawah mereka.

“Benar kata masyarakat dan petani, pekerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase memang lamban. Ini harus segera dipacu, agar petani dapat membajak sawah sesegera mungkin,” pinta HRD.

Untuk itu, fia meminta kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I selaku mitra kerja Komisi V DPR RI, agar mengarahkan Kasatker dan PPK terkait benar-benar mengawal kontraktor tersebut. Harus segera mengejar target capaian kinerja sesuai yang tertera dan disepakati di kontrak.

“Sekarang terbukti terlambat. Banyak sekali protes dari masyarakat. Segera evaluasi dan bila perlu memberikan sanksi tegas kepala pelaksana proyek sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas HRD.

Selain itu, HRD juga meminta pihak rekanan proyek untuk segera membangun kembali jembatan darurat di lokasi Bendung D.I Krueng Pase tersebut yang sudah roboh. Sebab, sebelumnya jalur ini adalah jalan yang dimanfaatkan untuk mobilitas masyarakat.

“Sekarang sudah dikeruk dan diganti dengan jembatan darurat. Jadi, saya sudah sampaikan ke pihak BWS (Balai Wilayah Sungai) supaya dapat memastikan, dalam tempo sesingkat-singkatnya jembatan darurat tersebut dapat dibangun kembali,” pinta HRD, menanggapi keluhan masyarakat.

Selanjutnya HRD mengharapkan kepada camat, keuchik dan tokoh masyarakat, untuk sama-sama memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait rehab Bendung Krueng Pasee. Terutama, menyangkut resiko yang harus ditanggung saat rehab bending tersebut, bahkan harus menunda turun ke sawah.

Lebih lanjut disampaikan HRD, secara perencanaan sebenarnya sudah diskenariokan supaya masyarakat tetap bisa bercocok tanam seperti biasa di tengah perbaikan bending itu. Pihak BWS Aceh juga sudah menjelaskan, rencana awalnya akan dibangun sungai pengelak untuk mengaliri air ke sawah selama pengerjaan rehab bendung tersebut.

Namun, sebut HRD, ternyata itu di luar prediksi. Kondisi saat ini sungai pengelak lebih rendah dibandingkan sungai utama, sehingga air cuma mengalir ke arah kiri. Untuk itu, PPK terkait akan berupaya supaya di bulan Juni hingga Juli, sisi kiri Krueng Pasee sudah bisa dialiri air dan sisi kanan di akhir tahun. Mengingat, butuh upaya-upaya lebih matang dalam memastikan air tetap dapat mengalir ke sawah masyarakat.

“Ini adalah konsekuensi logis dari sebuah pembangunan. Saya ajak para Pak Keuchik, camat dan para tokoh masyarakat untuk sama-sama memberikan pemahaman dan informasi yang tepat kepada petani di sembilan kecamatan yang menggantungkan nasib mereka dari air irigasi yang disuplai oleh Krueng Pase,” harap HRD.

Berkaitan dengan hal tersebut, HRD mengatakan, akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja hari ini pada saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR. Nanti akan disampaikannya, ada masalah yang harus diperbaiki terkait dengan sistem pelelangan di bawah Kementerian PUPR.

“Saya dapat informasi bahwa PT. Rudy Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, sebagaimana tertera di LPSE Kementerian PUPR. Karena mereka berasal dari luar Aceh, terbukti mengalami sejumlah kendala, termasuk di antaranya penyelesaian masalah-masalah sosial dengan masyarakat setempat yang tidak lancar dikomunikasikan di awal pengerjaan. Bahkan hari ini, tidak ada pimpinan proyek yang hadir karena alasan tidak ada tiket dari Jawa Timur ke Aceh,” ungkap HRD dengan nada kesal.

Padahal, menurut Bupati Bireuen periode 2012-2017 ini, ada kontraktor lokal di Aceh yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengerjakan paket tersebut. Tapi, karena sistem pelelangan di PUPR terlalu fokus pada aspek administrasi dan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek non teknis lainnya, sekarang terbukti perusahaan dari Jawa Timur tersebut tidak mampu bekerja dengan maksimal di lapangan. Meski mereka mampu memenuhi kelengkapan administrasi pada saat proses tender.

“Saya yakin kendala sejenis ini juga terjadi pada peket-paket lain di bawah Kementerian PUPR. Karenanya, kita akan meminta Pak Menteri untuk mengevaluasi lagi sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini kewenangannya ada di BP2JK,” ujar HRD.

Sementara itu, Kadis PUPR Edi Anwar ST melalui Kabid Sumber Daya Air (SDA), Jafar ST, mengatakan, Bendung D.I Krueng Pase mengairi sekitar 8.922 hektar sawah di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

“Benar sangat lamban pengerjaannya. Kita terus mengawasi dan memantau proyek rehabilitasi Bendung D.I Krueng Pase ini. Kami juga akan melaporkan ke atasan, terkait perkembangan pekerjaannya,” terang Jafar.

Hal senada juga dikatakan para camat di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Mereka mengaku, setiap hari mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat, agar rehabilitasi Bendung Krueng Pase tersebut segera dikerjakan dan dapat rampung tepat waktu sesuai harapan masyarakat.

“Masyarakat dan petani di Kecamatan Samudera, sangat mengeluh air tidak ada di sawah. Padahal, mereka sudah menggelar kenduri blang persiapan turun ke sawah, tapi air belum ada,” kata Camat Samudera, Ilyas SE. (Rel)