KABAR BIREUEN – Program pemerintah yang akan melakukan konversi kompor gas ke kompor listrik atau induksi untuk rumah tangga, mendapat penolakan dari Komisi VII DPR-RI. Program tersebut dinilai menjadi beban bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi PPP, Drs. H. Anwar Idris, kepada Kabar Bireuen melalui telepon selularnya, Sabtu (17/9/2022).
“Program konversi kompor gas ke kompor listrik akan bertambah berat beban rakyat miskin. Apalagi, ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi,” sebutnya.
Menurut Anwar Idris, Komisi VII DPR sepakat menolak program yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alasannya, masyarakat baru saja dibebankan dengan kenaikan harga BBM baru-baru ini.
“Jangan ditambah lagilah beban rakyat yang ekonominya saat ini sangat terpuruk,” kata Anwar Idris.
Dijelaskan wakil rakyat dari Dapil Aceh-2 ini, tidak semua wilayah di Indonesia sudah menikmati listrik. Masih banyak daerah yang belum tersambung jaringan listrik. Bagaimana pemerintah mau buat program ini, meskipun listrik tenaga surya.
“Ini harus dikaji dari semua aspek. Jangan hanya melihat beban negara untuk subsidi kebutuhan rakyat. Itu memang sudah kewajiban negara,” ujar mantan Anggota Komisi X DPR Periode 2014-2019 tersebut.
Masalah impor gas, katanya, juga jangan jadi alasan. Sebab, masih ada potensi cadangan energi dalam negeri yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat.
“Pemerintah jangan hanya bicara jumlah impor. Karena kita juga mengekspor, termasuk migas (minyak dan gas) dari Aceh,” tegas politikus senior yang peduli pendidikan ini. (Rizanur)
