KABAR BIREUEN, Banda Aceh– Pemerintah menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya percepatan pemulihan Aceh pascabencana melalui intervensi terpadu di berbagai sektor strategis.
Berdasarkan data harian Posko Wilayah per 16 Oktober 2026, sejumlah indikator utama menunjukkan kemajuan signifikan, mulai dari pemulihan layanan dasar, penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak, hingga pembangunan infrastruktur penghubung dan fasilitas pendidikan.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, Senin (19/10/2026) mengatakan, capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat di lapangan.
“Alhamdulillah, berbagai indikator utama pemulihan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Layanan dasar masyarakat telah pulih, pengungsi di tenda sudah nihil, dan berbagai program rehabilitasi maupun rekonstruksi terus berjalan sesuai target. Ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak yang bekerja bersama untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” kata Safrizal.
Pada sektor layanan dasar dan utilitas publik, kondisi pemulihan di Provinsi Aceh telah menunjukkan capaian yang sangat baik. Jaringan kelistrikan di seluruh wilayah terdampak dilaporkan pulih 100 persen dan beroperasi normal.
Sementara itu, distribusi energi juga telah kembali berfungsi sepenuhnya, mencakup operasional 156 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), serta 131 agen LPG yang aktif melayani kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Kasatgas PRR Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Aktif Sampaikan Progres Pemulihan Pascabencana
Capaian serupa juga terlihat pada sektor telekomunikasi. Pemulihan jaringan internet melalui perbaikan 3.815 Base Transceiver Station (BTS) terdampak telah mencapai 100 persen, sehingga layanan komunikasi dan akses informasi masyarakat kembali berjalan normal.
“Di bidang penyediaan air bersih dan sanitasi, Satgas PRR bersama kementerian/lembaga serta unsur TNI dan Polri terus mempercepat pembangunan sarana pendukung kebutuhan dasar masyarakat. Dari total target 1.434 unit sumur bor, sebanyak 920 unit telah selesai dibangun, sedangkan 514 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan,” jelasnya.
Pembangunan tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya TNI AD yang telah menyelesaikan 259 unit dari target 345 unit, Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 132 unit dari target 211 unit, BNPB sebanyak 119 unit dari target 296 unit, Polri sebanyak 260 unit dari target 260 unit, serta Satgas PRR sebanyak 150 unit dari target 322 unit.
Selain itu, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal juga terus berlangsung dengan capaian 54 unit selesai dari total target 72 unit.
Sementara itu, operasi pembersihan lumpur dan material longsor di berbagai wilayah terdampak telah dituntaskan 100 persen pada 650 lokasi sasaran.
Pada sektor hunian, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) secara akumulatif telah mencapai progres 99 persen. Dari total rencana 18.949 unit, sebanyak 18.916 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) juga telah tuntas 100 persen kepada seluruh 18.422 kepala keluarga penerima manfaat.
Seiring dengan penyelesaian program relokasi dan penyediaan hunian, keberadaan pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat di Provinsi Aceh saat ini tercatat nihil atau 0 KK.
“Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur penghubung terus dilakukan guna membuka akses wilayah terdampak serta mendukung mobilitas masyarakat,” sebut Safrizal.
Berdasarkan data operasional Kodam Iskandar Muda, pembangunan jembatan perintis dan jembatan gantung di sejumlah kabupaten dan gampong terus menunjukkan perkembangan positif.
Salah satunya pembangunan jembatan di Desa Sikundo yang saat ini telah mencapai progres fisik antara 41 hingga 50 persen.
Di sisi lain, Satgas Jembatan Polri telah menyelesaikan pembangunan 21 unit jembatan perintis yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Selain itu, masih terdapat satu unit jembatan yang sedang dibangun di Desa Samarena, Kabupaten Bener Meriah, dengan progres mencapai 60 persen.
BACA JUGA:Satgas PRR Siapkan Pola Pemulihan Sawah Rusak Berat di Wilayah Terdampak Bencana
Pada sektor pendidikan, seluruh 3.120 sekolah terdampak dipastikan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik menggunakan ruang kelas darurat maupun fasilitas sekolah asal.
Tidak terdapat lagi sekolah yang melaksanakan proses pembelajaran menggunakan tenda terbuka.
Untuk mendukung keberlangsungan pendidikan, pemerintah juga telah mendistribusikan berbagai bantuan, meliputi 292.319 paket school kit, 198.294 unit meubelair, 1.361.981 eksemplar buku teks dan nonteks, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.
Di sektor pemulihan lingkungan, program normalisasi sungai dan muara terus berjalan. Dari total 31 sungai sasaran, sebanyak 10 sungai telah selesai dinormalisasi dan 21 sungai masih dalam proses pengerjaan.
Sementara untuk normalisasi muara, dari 23 muara sasaran, sebanyak dua muara telah selesai ditangani dan 21 muara lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Safrizal menegaskan, Satgas PRR Aceh akan terus mengawal penyelesaian seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan, sekaligus memastikan manfaat pemulihan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Fokus kami saat ini adalah menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih berproses, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya aktivitas sosial, ekonomi, dan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” pungkas Safrizal. (Red)
