KABAR BIREUEN, Bireuen – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), meminta seluruh pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt), serta kader PKB menjadi corong aspirasi masyarakat dan lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Pesan tersebut disampaikan HRD saat memimpin Rapat Konsolidasi DPC PKB Kabupaten Bireuen di Kompleks Meuligoe Residence, Minggu (18/10/2026) malam.
HRD menekankan pentingnya memperkuat soliditas organisasi, aktif menyerap aspirasi masyarakat, serta hadir merespons persoalan sosial, termasuk bencana banjir dan berbagai permasalahan lainnya.
Menurut HRD, penguatan organisasi harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Dengan struktur partai yang solid, kader diharapkan dapat menjalankan peran secara aktif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan para pengambil kebijakan.
Selain penguatan struktur, HRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi media digital dalam aktivitas politik dan komunikasi publik. Dia meminta seluruh jajaran PKB memanfaatkan platform digital untuk memublikasikan kegiatan partai, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta menyebarluaskan informasi mengenai kinerja anggota legislatif Fraksi PKB.
HRD menambahkan, rapat konsolidasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam rangka memperkuat organisasi dan menyelaraskan gerak partai hingga tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan itu, HRD juga menyampaikan rencana pengukuhan pengurus DPC dan pelantikan pengurus DPAC PKB se-Kabupaten Bireuen yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
“Pengukuhan pengurus DPC dan pelantikan DPAC PKB se-Kabupaten Bireuen dijadwalkan berlangsung pada November 2026, dengan perkiraan kehadiran 4.000 peserta dari 609 desa di 17 kecamatan,” kata HRD.
Kegiatan tersebut direncanakan menjadi pelantikan perdana sekaligus percontohan bagi DPAC PKB di kabupaten/kota lainnya di Aceh. Pelaksanaannya juga dirancang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, tokoh perempuan, hingga ulama. (Suryadi)
