Oleh: M. Zubair, S.H.,M.H.
Alumni Magister Fakultas Hukum Unsyiah dan Tim Ahli Hukum ILO serta Fasilitor Regulasi MCHIP Distrik Bireuen Semasa Rehap Rekon Aceh Paska Tsunami
Aceh dalam Pelukan Air dan Lumpur
Di akhir November, langit menunduk pilu,
awan menumpahkan duka tanpa jeda,
air turun seperti doa yang tak sempat diucap, membanjiri rumah, ladang, dan kenangan kita.
Sungai meluap membawa cerita lama,
tentang hutan yang hilang,
tentang tanah yang kehilangan pelukan akarnya,
lalu runtuh dalam diam dan amarah.
Lumpur merayap ke serambi rumah,
menyusup ke ruang sujud dan tempat tidur anak-anak,
ia tak bertanya siapa salah dan siapa benar,
ia hanya datang sebagai teguran semesta.
Aceh,
tanah yang akrab dengan ujian,
dalam pelukan air dan lumpur
engkau tetap menengadah, mencari makna.
PUISI di atas menggambarkan duka Aceh pada akhir November 2025 dan menjadi catatan kelam dalam perjalanan sejarah Aceh. Hujan deras yang turun tanpa henti selama berhari-hari telah mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor di berbagai wilayah. Sungai-sungai meluap, perbukitan runtuh, dan permukiman warga terendam air bercampur lumpur. Musibah ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga menyisakan luka sosial, psikologis, dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Dalam pelukan air dan lumpur, Aceh kembali diuji bukan hanya oleh kekuatan alam, tetapi juga oleh konsekuensi dari relasi manusia dengan lingkungannya.
Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, memiliki sejarah panjang menghadapi bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga banjir dan longsor. Namun, musibah yang terjadi pada akhir November 2025 lalu dan lara yang masih sangat terasa sampai saat ini karena ada masyarakatnya yang kehilanganm tempat tinggal serta tanah pertapakan rumah raib dibawa arus hanya bisa pasrah di tenda pengungsi. Peristiwa ini memberikan pesan penting bahwa bencana bukan semata peristiwa alamiah, melainkan juga cerminan hasil dari akumulasi kesalahan tata kelola lingkungan yang selama ini berjalan..
Musibah ini terjadi disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Aceh sejak 20 November 2025. Beberapa daerah yang sebelumnya telah dikategorikan rawan banjir dan longsor mengalami kondisi terparah. Sungai-sungai utama tidak mampu menampung debit air yang meningkat drastis, sementara lereng-lereng perbukitan kehilangan daya ikat tanahnya karena terjadi illegal loging besar-besaran. Akibatnya, banjir merendam ribuan rumah, merusak infrastruktur jalan dan jembatan, serta memutus akses transportasi dan distribusi logistik.
Tanah longsor terjadi hampir bersamaan, menimbun rumah warga, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti meunasah, sekolah, dan gedung pemerintahan. Aktivitas ekonomi lumpuh, pendidikan terganggu, dan pelayanan publik berjalan dalam keterbatasan. Lebih dari sekadar bencana fisik, peristiwa ini memunculkan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Faktor Alam dan Ulah Manusia
Secara alamiah, Aceh memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Namun, intensitas bencana yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari faktor antropogenik atau ulah manusia. Alih fungsi hutan secara masif, penebangan liar, serta pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah lingkungan telah mengurangi daya serap tanah terhadap air.
Hutan yang seharusnya menjadi benteng alami penahan air hujan dan longsor kini semakin menyusut. Daerah aliran sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga kapasitas sungai menurun drastis. Pembangunan permukiman yang tidak terencana di kawasan rawan bencana memperparah risiko. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan banjir dan longsor sebagai bencana yang berulang dan semakin parah dari waktu ke waktu.
Musibah banjir dan tanah longsor ini telah membawa dampak sosial yang luas. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan sumber penghidupan. Petani mengalami gagal panen akibat lahan terendam lumpur, Sementara pedagang kecil kehilangan modal dan barang dagangan. Solidaritas sosial menjadi modal utama masyarakat Aceh dalam menghadapi situasi ini..
Dalam perspektif keagamaan, khususnya Islam yang menjadi identitas kuat masyarakat Aceh, musibah dipahami sebagai ujian sekaligus peringatan. Al-Qur’an menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Banjir dan longsor bukan semata hukuman, melainkan isyarat agar manusia kembali merenungi perilaku dan tanggung jawabnya terhadap alam.
Nilai-nilai Islam menekankan konsep amanah dalam menjaga bumi sebagai ciptaan Tuhan. Manusia diberi mandat sebagai khalifah untuk memelihara, bukan merusak. Musibah yang melanda Aceh dapat dimaknai sebagai panggilan untuk memperbaiki relasi manusia dengan lingkungan, mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Doa, istighfar, dan introspeksi menjadi bagian penting dari proses pemulihan spiritual masyarakat.
Peran Pemerintah dan Tata Kelola Lingkungan
Musibah akhir November 2025 lalu juga menjadi cermin bagi efektivitas tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan di Aceh. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, mulai dari perencanaan tata ruang, perlindungan kawasan hutan, hingga penguatan sistem peringatan dini. Penanganan pascabencana tidak cukup hanya bersifat responsif, tetapi harus diiringi dengan langkah preventif yang berkelanjutan.
Rehabilitasi daerah terdampak harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara seimbang. Penanaman kembali hutan, normalisasi sungai, serta relokasi permukiman dari kawasan rawan bencana merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tanpa komitmen kuat dan pengawasan yang ketat, risiko bencana serupa akan terus menghantui Aceh di masa mendatang.
Pencegahan bencana tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Masyarakat harus memahami bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama.
Kearifan lokal Aceh yang selama ini hidup berdampingan dengan alam perlu dihidupkan kembali. Nilai-nilai adat dan agama yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan dengan lingkungan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya sadar bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga aktor utama dalam upaya pencegahan dan mitigasi.
Harapan dan Jalan Menuju Pemulihan
Di tengah pelukan air dan lumpur, Aceh menunjukkan keteguhan dan daya tahan yang luar biasa. Sejarah panjang menghadapi bencana telah membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan solidaritas yang kuat. Namun, ketangguhan tersebut harus diiringi dengan perubahan nyata dalam cara pandang dan tindakan terhadap lingkungan.
Pemulihan Aceh pascabencana bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperbaiki relasi manusia dengan alam. Musibah ini hendaknya menjadi momentum untuk berbenah, menata ulang kebijakan pembangunan, dan meneguhkan komitmen menjaga bumi sebagai amanah Tuhan. Dengan langkah yang tepat dan kesadaran bersama, Aceh dapat bangkit dari genangan air dan lumpu.,
Musibah banjir dan tanah longsor akhir November 2025 menempatkan Aceh dalam pelukan air dan lumpur, namun juga dalam ruang refleksi yang mendalam. Bencana ini mengajarkan bahwa alam memiliki bahasa peringatan yang harus dipahami dengan bijak. Melalui pendekatan ekologis, sosial, dan spiritual yang terpadu, Aceh memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi contoh daerah yang mampu belajar dari musibah. Pada akhirnya, menjaga alam berarti menjaga kehidupan, dan dari kesadaran itulah masa depan Aceh dapat dibangun dengan lebih berkelanjutan dan bermartabat. [*]
