KABAR BIREUEN, Bireuen – Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST menegaskan komitmennya membuka ruang kritik dan saran dari masyarakat sipil, termasuk aktivis antikorupsi, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi anggaran dan mempercepat penanganan pascabencana yang lebih inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Mukhlis saat menerima audiensi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen bersama sejumlah elemen masyarakat di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026) sore.
Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), serta Jurnalis Warga (JW). Mereka berdialog langsung dengan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) guna membahas langkah strategis penanganan pascabencana dan peningkatan layanan publik.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, dalam kesempatan itu menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, khususnya dana kebencanaan. Ia juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan serta perlunya forum dialog rutin antara pemerintah dan kelompok sipil.
“Kami meminta agar informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk data anggaran, dapat dipublikasikan melalui website pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Murni.
Selain itu, GeRAK juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, agar dilibatkan dalam perencanaan serta menjadi penerima manfaat program pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Muhammad Amrullah, memenyatakan, pengelolaan anggaran kebencanaan selama ini telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar data anggaran mudah diakses publik.
“Pemerintah Kabupaten Bireuen memastikan penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial,” jelas Amrullah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Fadli Abdullah, mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike, Desa Krueng Simpo. Selain itu, juga direncanakan kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah di wilayah Kecamatan Jangka.
Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Marwan, bersama Plt. Kepala Dinas Sosial, Alfian, memastikan proses verifikasi data penerima bantuan terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa guna menjamin ketepatan sasaran bantuan tahap berikutnya.
Bupati Mukhlis menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan, termasuk usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) untuk memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di sisi lain, terkait isu disabilitas, Pemkab Bireuen berkomitmen mempercepat penyelesaian regulasi berupa qanun yang saat ini masih dalam proses, serta memastikan pelibatan kelompok disabilitas dalam pendataan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah juga menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih proaktif melalui layanan jemput bola dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Audiensi tersebut ditutup dengan semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan, kritik dan saran dari masyarakat sipil merupakan mitra penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Red)
