KABAR BIREUEN, Bireuen—Munculnya video wawancara Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah orang yang mengaku korban banjir di Bireuen, telah menimbulkan kehebohan secara luas.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Muhajir Juli, Kamis (6/8/2026) menyebutkan, Bupati Bireuen H. Mukhlis,S.T, telah memberikan penjelasan terperinci kepada Wapres perihal penyaluran bantuan untuk penyintas banjir di Bireuen.
Pertama, Bupati Bireuen mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Bireuen pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut Wapres meninjau sejumlah titik termasuk pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di Kutablang dan revitalisasi UPTD SDN 7 Jangka.
Dalam sebuah sesi wawancara dengan warga, Wapres Gibran mendapatkan aduan dari sejumlah orang bahwa mereka belum mendapatkan bantuan apa pun yang berkaitan dengan hak-hak penyintas seperti jadup dan lain-lain.
Kedua, wawancara antara Wapres dengan warga, menjadi bahan bagi Bupati Bireuen H. Mukhlis, untuk menyampaikan progres penyaluran bantuan untuk korban bencana alam hidrometeorologi Sumatra, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA: Wapres Gibran Pastikan, Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar di Aceh
Bupati Bireuen mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aduannya kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dengan demikian, Wapres dapat mengetahui progress penyaluran bantuan berdasarkan data hasil verifikasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
“Dapat kami sampaikan kepada publik bahwa, berdasarkan hasil verifikasi tahap I yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melalui relawan yang dibentuk di tingkat lokal, terdapat 6.000 KK yang dinyatakan lulus verifikasi tahap I, akan tetapi, setelah melalui tahapan review di tingkat BNPB, yang dinyatakan lulus review 4.697 KK,” jelasnya.
Disebutkan Muhajir, sebanyak 1.313 KK dinyatakan datanya belum padan di data kependudukan dan catatan sipil (capil).
Ditambah 703 KK yang harus relokasi, maka jumlah totalnya 1788 KK. Saat ini data sisa hasil verifikasi tahap I plus relokasi, telah dikirimkan kembali ke BNPB.
Demikian juga untuk Dana Stimulan Perumahan (DTH). Dari data terakhir, dari 3.626 KK yang diusulkan, 2.646 diterima oleh BNPB dan telah dibuatkan rekening. 2.422 di antaranya telah disalurkan DTH.
Terdapat 544 KK belum menerimanya. Data mereka telah dikirimkan kembali ke BNPB.
Pada tahap I, terdapat 2.954 rumah lulus verifikasi rusak ringan, 1.393 rusak sedang, dan 340 rusak berat. Secara bertahap stimulan perumahan telah dikirimkan kepada rekening penyintas.
Berdasarkan data terbaru, dana yang sudah ditransfer untuk kategori rusak ringan telah sesuai dengan data hasil verifikasi yaitu 2.954 unit, berjumlah Rp44.310.000.000. Masing-masing KK menerima Rp15 juta. Adapun realisasinya hingga saat ini 1.460 unit.
BACA JUGA:Tinjau Pembangunan Jembatan Kuta Blang, Wapres Senang Lihat Progres Pekerjaan Hampir Rampung
Untuk rusak sedang, yang sudah ditransfer untuk 1.393 (telah ditransfer seluruhnya) yaitu Rp41.790.000.000.Masing-masing menerima Rp30 juta. Adapun realisasinya saat ini telah mencapai 552 unit.
Adapun kategori rusak berat dan relokasi, secara keseluruhan yang telah mendapatkan pembangunan yaitu 408 unit. Berdasarkan data terbaru berikut rinciannya:
Ghufarindo (kontraktor) membangun 264 unit. Dengan rincian 24 unit telah selesai 100 persen, 10 unit 75 persen, 10 unit 50 persen, 27 unit 25 persen, dan 29 unit lima persen. Pembangunannya tersebar di berbagai kecamatan.
Riksa (kontraktor)membangun 31 unit untuk rumah relokasi di Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Juli. Proses pembangunannya sedang berjalan.
DT Peduli (lembaga nirlaba) membangun 45 unit di Desa Alue Kuta.
PT Takabeya Perkasa Group (CSR perusahaan) tujuh unit. Progress pembangunannya sedang berlangsung.
PT Blang Keutumba (CSR perusahaan) membangun 61 unit. 12 unit telah selesai.
“Adapun untuk bantuan jatah hidup, stimulan ekonomi, dan dana perabotan. Berdasarkan data yang dilaporkan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, progress penyaluran bantuan untuk tahap I terus berproses,” ungkapnya.
BACA JUGA:Wapres Gibran Tinjau Revitalisasi SDN 7 Jangka, Kepala Sekolah Harap Bantuan Berlanjut
Pada tahap I, 4.859 KK telah menerima bantuan stimulan perekonomian, jatah hidup, dan dana perabotan.
Masih terdapat 84 KK yang sedang dalam proses penyelesaian dan 703 KK relokasi yang sedang menunggu proses dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pada tahap I terdapat 45 ahli waris yang telah menerima santunan kematian, dan 13 ahli waris telah untuk tahap II. 19 korban luka berat juga telah mendapatkan santunan.
Dalam rangka memperjuangkan hak-hak korban bencana yang telah memenuhi syarat, Bupati Bireuen Mukhlis, pada 17 Juni 2026, telah mengutus Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Alfian, untuk menemui Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam, Masryani Mansyur.
Pertemuan tersebut dilakukan guna mengoordinasikan percepatan proses administrasi dan tindak lanjut penyaluran bantuan yang masih dalam proses.
“Untuk hasil verifikasi tahap II yang dilakukan beberapa bulan lalu berjumlah 26 ribu sekian. Akan tetapi setelah dilakukan pemadanan data di Disdukcapil, tersisa 20.593. Data yang sebelumnya double, dibersihkan,” rincinya.
Data hasil verifikasi tahap II yang telah dipadupadankan, saat ini sedang direview di Inspektorat Bireuen.
Muhajir menegaskan, Pemkab Bireuen yang digawangi oleh Bupati H. Mukhlis, tetap memiliki komitmen yang tinggi memperjuangkan hak-hak penyintas bencana hidrometeorologi Sumatra di Kabupaten Bireuen. Tidak ada niat sedikitpun untuk mempermainkan para penyintas.
Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Sosial dan BPBD terus mengawal seluruh tahapan penyaluran bantuan dan membuka layanan pengaduan pada setiap hari kerja untuk menerima laporan melalui Sentra Layanan terpadu, memberikan informasi, serta membantu masyarakat yang masih menghadapi kendala dalam proses penyaluran bantuan. (Ihkwati)
