KABAR BIREUEN, Bireuen – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bireuen, isu adanya permainan money politics atau politik uang terus mencuat.
Hal itu terbukti makin maraknya pengumpulan foto copy KTP masyarakat di desa-desa, dengan berkedok untuk keperluan administrasi timses.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Murdani Yusuf-Abdul Muhaimin (Mu’Min), H. Ruslan Daud (HRD), mengajak masyarakat untuk melawan dan menangkap pelaku money politics tersebut.
Bahkan Anggota Komisi V DPR RI ini berjanji akan memberikan tiket umrah atau uang hingga Rp50 juta kepada warga yang mau menangkap dan menjadi saksi pelaku money politics di Kabupaten Bireuen.
Sayembara berhadiah Rp50 juta atau tiket umrah bagi masyarakat yang berani menangkap dan bersedia menjadi saksi pelaku politik kotor ini, sebagai bentuk seruan tegas HRD untuk menjaga integritas pesta demokrasi di Bireuen.
Hal itu disampaikan HRD saat bersama Pasangan Mu’Min bersilaturrahmi dengan seribuan relawan, para kader, simpatisan dan Tim Mu’Min di Kecamatan Jeunieb, Simpang Mamplam dan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Senin (28/10/2024).
Disebutkan HRD, seseorang yang terbukti melakukan politik uang, dapat dijerat dengan hukum pidana. Itu sesuai ketentuan dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Pelaku money politics terancam pidana penjara tiga tahun atau minimal 36 bulan hingga maksimal 72 bulan,” jelas HRD.
Karena itu, HRD berani mengambil langkah inovatif dengan membuka sayembara berhadiah Rp50 juta atau tiket umrah. bagi siapa saja yang dapat menangkap pelaku praktik politik uang.
HRD sangat menyayangkan kondisi Bireuen saat ini. Disebutkannya, kesejahteraan belum memihak kepada masyarakat. Petani dan nelayan cukup sulit dalam memperoleh pendapatan. Untuk membeli beras atau bahan pokok saja sangat sulit.
Karena itu, menurut HRD, harus ada upaya serius dan maksimal agar Bireuen bisa bangkit dari keterpurukan. Bireuen harus berbenah. Bireuen harus diperjuangkan untuk keadilan dan perubahan. Bireuen bukan milik kelompok atau individu tertentu.
“Ini demi masa depan Bireuen yang lebih baik dan untuk menghilangkan label Bireuen sebagai kota seratus ribu. Jangan biarkan politik kotor menghancurkan harapan masyarakat Bireuen. Siapa pun yang layak, bisa menjadi pemimpin dan membawa kemajuan bagi masyarakat Bireuen dan nilai-nilai yang islami,” cetus H RD penuh keyakinan.
Menurut HRD, calon pemimpin yang hanya mengandalkan poltik uang, adalah mereka yang tidak percaya diri dan tidak memiliki ide serta gagasan yang jelas. Mereka membeli suara rakyat, hanya untuk memperoleh jabatan dengan cara kotor
Ajakan HRD ini semakin menguatkan posisi pasangan Mu’Min nomor urut 1, sebagai kandidat yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi bersih. Tidak perlu memaksakan kehendak pada rakyat, dengan cara memperalatnya melalui money politics.
Karena itu, HRD mengajak warga Bireuen untuk sama-sama menjadi penjaga demokrasi. Harus berani melaporkan siapa pun yang mencoba mencemari pemilihan dengan praktik curang.
Dalam silaturrahmi ini, HRD mendapat aplaus dari seribuan masyarakat yang hadir, sehingga semangat warga dan keinginan kuat untuk menjaga demokrasi yang bersih semakin terasa. Mereka berharap, tindakan tegas ini dapat mendorong kesadaran seluruh warga akan pentingnya demokrasi yang bersih dan terbuka.
Tokoh penggerak pembangunan infrastruktur Aceh ini, secara khusus juga meminta para penyelanggara Pilkada (KIP dan Panwaslih beserta komponen masing-masing), dan juga peran para ulama, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat, untuk selalu mengajak masyarakat Bireuen menolak dan melawan politik uang yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam.
“Jangan menjual suara dan harga diri kita dengan uang 100 atau 200 ribu rupiah untuk lima tahun, tetapi berikanlah suara kita yang bisa menghargai diri kita dan bisa memberi manfaat dan kemaslahatan untuk kita lima tahun ke depan,,” demikian disampaikan HRD. (Suryadi)
