KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) ikut membahas anggaran bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko), dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (2/12/2024).
HRD yang juga anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bersama ketua dan para anggota Banggar lainnya, membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih.
Disebutkan HRD, tujuh Menko yang hadir dalam rapat kerja tersebut meliputi, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Ketum DPP PKB, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
HRD mengatakan, ketua dan seluruh anggota banggar akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah Prabowo-Gibran.
“Terutama, program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” ujar HRD.
Tokoh penggerak pembangunan Aceh ini juga menyebutkan beberapa anggaran yang akan dialokasikan untuk masing-masing Kementerian Koordinator, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar.
Menurut HRD, dengan anggaran tersebut, tentunya akan dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.
“Kita masyarakat Aceh tidak jadi penonton, tetapi harus bisa menikmati atau merasakannya demi kesejahteraan masyarakat di Serambi Mekkah,” harap HRD. (Suryadi)
