KABAR BIREUEN, Bireuen– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III, Selasa (15/7/2025) di ruang rapat paripurna dewan setempat.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen Junaidi, SH, didampingi Wakil Ketua I Surya Dharma, beragendakan penyampaian Rancangan Qanun (Raqan) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 dan Raqan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
Wakil Bupati Bireuen Ir. H. Razuardi, MT, pada kesempatan itu menegaskan, penyampaian Raqan LPJ APBK 2024 adalah kewajiban konstitusional dan hasil dari pelaksanaan APBK yang baik, dibuktikan dengan keberhasilan Bireuen meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh sebelas kali berturut-turut.
Dikatakannya, keberhasilan ini bukanlah semata-mata hasil kerja dari pihak eksekutif, melainkan hasil kerjasama semua pihak baik eksekutif, legislatif, masyarakat, dan swasta sebagai pilar pembangunan daerah.
“Raqan LPJ APBK 2024 disusun berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Laporan ini memaparkan secara detail pelaksanaan APBK 2024, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah diaudit oleh BPK RI,” jelasnya.
Posisi keuangan Bireuen per 31 Desember 2024 mencatat total Aset sebesar Rp 3.486.205.109.937,23 dan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 98.441.926.646,12. Sementara itu, Realisasi Pendapatan APBK 2024 mencapai Rp 2.029.041.837.138,58 dan Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp 2.090.888.233.481,38, dengan SiLPA sebesar Rp 71.981.475.092,63.
Selain LPJ APBK, dalam rapat paripurna itu juga disampaikan Raqan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
RPJM ini merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan visi “Bireuen Makmur, Cerdas Damai dan Islami”.
“Dalam visi tersebut akan dicapai melalui lima misi pembangunan, yaitu, meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dan berkelanjutan,” katanya.
Meningkatkan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan, selanjutnya, meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berkarakter.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas, akuntabel, dan inovatif dan menguatkan Syariat Islam, perdamaian, adat, dan budaya. (Hermanto)
