KABAR BIREUEN, Bireuen — Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Bireuen, Aceh, memperkuat struktur dan konsolidasi organisasi hingga tingkat gampong. Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPAC PKB se-Kabupaten Bireuen untuk masa bakti 2026–2031.
Musancab digelar di Aula Kantor DPC PKB Kabupaten Bireuen, Minggu (20/9/2026), dan diikuti sekitar 115 peserta yang merupakan perwakilan pengurus DPAC dari 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen.
Selain Musancab, kegiatan tersebut dirangkai dengan Sosialisasi Struktur Kepengurusan serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon pimpinan partai di tingkat kecamatan.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bireuen, Amiruddin M. Daud atau yang akrab disapa Dek Gam, mengatakan Musancab menjadi momentum penting untuk menata organisasi sekaligus memperkuat koordinasi partai hingga ke tingkat paling bawah.
“Kita ingin seluruh struktur partai dari DPC, PAC, sampai ranting semakin solid. Musancab ini bukan sekadar pergantian atau penataan kepengurusan, melainkan bagaimana kita membangun kekuatan organisasi dan memperkuat pengabdian kepada masyarakat,” kata Dek Gam.
Menurutnya, struktur organisasi yang kuat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kerja-kerja kepartaian di tengah masyarakat.
BACA JUGA: PKB Aceh Buka Rekrutmen Pengurus Kecamatan, HRD Ajak Putra-Putri Terbaik Bergabung
Koordinator Zona (Korzon) Bireuen DPW PKB Aceh, Muhammad Iqbal, yang hadir mewakili Ketua DPW PKB Aceh H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan konsolidasi organisasi tidak boleh berhenti setelah Musancab selesai.
Dia meminta kepengurusan baru menjaga persatuan dan menghindari munculnya kelompok-kelompok kecil yang berjalan sendiri setelah struktur organisasi terbentuk.
Iqbal juga mendorong agar penguatan struktur dilanjutkan hingga tingkat gampong atau desa. Menurutnya, keberadaan kader di tingkat paling dekat dengan masyarakat penting untuk memastikan partai dapat menjalankan fungsi pengabdian secara berkelanjutan.
“Partai harus hadir sepanjang waktu di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan warga, bukan hanya hadir menjelang pemilihan umum. Kader PKB harus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga legislatif,” ujar Iqbal.
Anggota DPR Aceh tersebut menekankan, kader PKB perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat serta mampu menyerap dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga.
BACA JUGA: Dipimpin HRD, 250 Pengurus dan Kader PKB Aceh Audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI di Senayan
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Bireuen, Zulfikar Muhammad, mengatakan kepengurusan periode 2026–2031 juga mulai menerapkan pendekatan berbeda dalam mekanisme pemilihan pimpinan organisasi.
Disebutkannya, pemilihan pimpinan tidak lagi semata-mata mengandalkan jumlah suara seperti metode sebelumnya, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“PKB di awal kepengurusan ini sudah mulai melakukan pendekatan pemilihan yang tidak lagi semata-mata mengandalkan jumlah suara seperti metode lama, baik untuk pemilihan di tingkat kecamatan maupun kabupaten,” ujar Zulfikar.
Zulfikar juga mengapresiasi dukungan para ulama dan pimpinan dayah (tengku) terhadap perjalanan PKB di Kabupaten Bireuen.
Rangkaian Musancab tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal DPC PKB Bireuen dalam menata kepengurusan masa bakti 2026–2031. Melalui agenda tersebut, PKB Bireuen mendorong struktur organisasi yang lebih solid, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat gampong. (Suryadi)
