RUSLAN M DAUD

KABAR BIREUEN – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, H Ruslan M Daud, mengharapkan kepada pemerintah melalui Menteri Agama, agar secara khusus memperhatikan keberadaan pesantren. Ini menyusul telah disahkannya UU Pesantren beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Ruslan dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Kamis (24/10/2019).

“Menteri Agama yang baru, Bapak Jenderal (Purn) Fachrul Razi, perlu bergerak cepat memikirkan turunan undang-undang pesantren tersebut, supaya implementasinya bisa maksimal. Harus kerja cepat dan tepat, sesuai instruksi Bapak Presiden Jokowi,” sebut Ruslan.

Menurut anggota Komisi V DPR RI ini, masih banyak peraturan menteri terkait hal tersebut yang harus dibuat dan ditetapkan. Termasuk pengaturan tentang pendirian pesantren, penambahan kurikulum umum ke dalam kurikulum agama, pemenuhan mutu, tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu, perlu juga segera diterbitkan peraturan presiden tentang dana abadi pesantren.

Dengan telah disahkannya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, kata Ruslan, akan semakin menambah peluang lebih besar bagi pesantren untuk mengembangkan dirinya. Kehadiran UU ini, memberikan payung hukum yang kuat pada pesantren untuk mendapatkan dukungan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kalaupun di APBN murni 2020 tidak memungkinkan lagi, saya berharap akan ada penambahan anggaran untuk pesantren di APBN-P nantinya,” harap Bupati Bireuen periode 2012-2017 tersebut.

Sebagai Menteri Agama asal Aceh, Ruslan yakin, Fachrul Razi akan memberikan perhatian khusus kepada tahah kelahirannya ini. Apalagi, keistimewaan Aceh dengan Syariat Islamnya, sudah disepakati Pemerintah Indonesia dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam atau kalau di Aceh lebih dikenal dengan dayah adalah sebuah keniscayaan, termasuk dari pemerintah pusat,” tegas alumnus Dayah MUDI Mesra Samalanga ini.

Karena itu, Ruslan berkomitmen, akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk sektor pendidikan di Aceh. Terutama, bagi lembaga pendidikan Islam atau dayah. (Suryadi)

 

BAGIKAN