KABAR BIREUEN – Akibat terjadi kerusakan saluran utama (primer) Daerah Irigasi (DI) Pante Lhong, tepatnya di kawasan Aramco Blang Keutumba Kecamatan Juli, Bireuen, petani di 8 kecamatan terancam tidak dapat turun ke sawah pada musim tanam ini.
Dan diperkirakan petani akan kehilangan pendapatan mencapai Rp175 milyar lebih.
Ketua Keujruen Blang Kabupaten Bireuen yang juga Komisi Irigasi DI Pante Lhong, H.Yusri Abdullah, S.Sos kepada Kabar Bireuen via telepon selularnya, Jumat (28/4/2017) mengatakan, sekitar 80 meter saluran utama di Aramco Blang Keutumba rusak total.
Menurutnya, masalah kerusakan itu akibat banjir besar beberapa waktu lalu. Dan dampaknya diatas 3.000 hektar, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menanganinya.
“Kita sudah membicarakan masalah kerusakan ini dengan pihak Balai Sungai Wilayah I Sumatera untuk mencari solusi secepatnya agar tidak terganggu jadwal turun sawah musim tanam ini,” katanya.
Terkait dampak dari kerusakan saluran utama DI Pante Lhong, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen, Ir. H. Alie Basyah yang dihubungi melalui telepon selulernya mengaku telah mendata luas lahan yang terkena dampak.
Menurut Alie Basyah, tidak kurang dari 6.500 hektare lahan di 8 kecamatan akan terkena dampak. Jika dikalkulasikan hasil produksi 6 ton/ha dengan harga Rp.4.500, petani akan kehilangan pendapatan mencapai Rp175 milyar.
“Ini satu kali musim tanam saja petani kehilangan pendapatan sebesar itu. Coba bayangkan jika sampai dua kali musim tanam petani tidak dapat turun ke sawah, berapa kerugian petani. Dan menurut saya biaya untuk perbaikan saluran yang rusak itu tidak mencapai puluhan milyar,” Alie Basyah berasumsi.
Selain itu, Alie Basyah juga berharap, kedepan disediakan dana talangan untuk menangani keadaan darurat apabila terjadi kerusakan saluran irigasi. Tambahnya, tahun 2017 sudah 3 kali terjadi kerusakan saluran sekunder akibat bencana banjir.
“Kemarin waktu saluran sekunder rusak harus ditangani oleh Kodim Bireuen dengan biaya pribadi karena tidak tersedia anggaran pada dinas. Kalau bisa kedepan kita bisa menyediakan dana talangan tanpa harus melihat itu kewenangan siapa, yang penting kepentingannya untuk masyarakat Kabupaten Bireuen,” harap Alie Basyah. (Rizanur)
