KABAR BIREUEN- “Izinkan kami menyampaikan permintaan maaf setinggi-tingginya atas ketidakhadiran kami pada acara rapat paripurna yang lalu.Hal itu disebabakan pada waktu yang sama telah teragendakan kegiatan lain yang tak dapat dielakkan,” sebut Bupati Bireun H Saifannur S.Sos.
Pernyataan itu diucapkannya sebelum menyampaikan sambutan pada acara penutupan Rapat paripurna I Masa persidangan II DPRK Bireuen tahun Sidang 2018 Dalam Rangka Pembahasan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bireuen Tahun 2018, Selasa siang (24 /7/2018) di gedung dewan setempat.
Pada kesempatan itu, sebut bupati, dia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan terhormat. Yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam rangka melaksankana program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2017 dalam mewujudkan kesejehateraan masyarakat Kabupaten Bireuen.
Dikatakannya, tepat 10 Agustus 2018, genap satu tahun masa jabatannya dalam memimpin Kabupaten Bireuen.
“Tentunya masih banyak kekurangan dari kami dalam memimpin Kabupaten Bireuen selama satu tahun terakhir ini. Dan belum bisa memuaskan semua pihak. Disisa masa bakti kami memimpin kabupaten tercinta ini kami terus berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat Bireuen,” katanya.
Hari ini, katanya, telah dirampungkan pembahasan Rancangan Qanun Tentang pertanggungjawaban APBK tahun 2017. Tentunya apa yang sudah mereka laksanakan dalam APBK Tahun 2017 masih terdapat kekurangan-kekurangan dari berbagai sektor. Hal ini harus terus dibenahi, apakah dalam hal pengendalian internal maupun kepatuhan terhdap perundang-undangan yang berlaku.
“Sebagian besar rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Aceh telah ditindaklanjuti, sebagian lagi masih dalam pross. Kami juga berupaya melakukan inovasi dan pembenahan dalam pengelolaan keuangan darha yang lebih baik lagi,” jelasnya.
Ditambahkan, eksekutif butuh dukungan dan bantuan legislatif, masyarakat dan swasta dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Bireuen. Pemerintah, masyarakat dan swasta tiga pilar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (Ihkwati)
