KABAR BIREUEN-Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (DPM FEB) Universitas Malikussaleh Provinsi Aceh yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Rabu (10/4/2019).menyatakan sikap terhadap penolakan pemberian Izin tambang untuk PT Emas Mineral Murni (EMM).
Izin yang dikeluarkan oleh BKPM RI pada 19 Desember 2017 silam, luas izin yang diberikan mencapai 10.000 hektare yang mencakup dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.
Aceh adalah salah satu wilayah yang kaya akan penghasilan alam, namun pada saat ini banyak kaum kapitalis yang akan selalu mencari cara untuk menguasai penghasilan alam yang ada di Aceh.
PT EMM menjadi bukti ancaman yang nyata bagi masyarakat Aceh dengan dikeluarkannya izin usaha pertambangan operasi produksi PT EMM oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) Nomor 66/1/IUP/PMA/ 2017 tanggal 19 Desember 2017
Menanggapi hal tersebut, DPM FEB Universitas Malikussaleh menegaskan, mahasiswa adalah pelopor bangsa yang menjadi pondasi terdepan menjadi advokator masyarakat untuk mempertahankan hak-hak dan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi ancaman yang berdampak negatif kepada generasi Aceh kedepannya.
PT EMM ini adalah permainan kaum kapitalis yang melakukan Ekploitasi di tanah Aceh tanpa mempertimbangkan kerusakan Alam yang terjadi bagi bangsa Aceh.
Menanggapi kasus tersebut, DPM FEB UNIMAL mengecam oknum-oknum yang terlibat jika menyetujui izin PT EMM tersebut dan meminta kepada pemerintah Aceh plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT untuk bersuara dan menyatakan sikap terkait pemberian izin tambang PT EMM karena dampak bagi masyarakat Aceh sangatlah besar.
Jika ini terealisasi maka Hutan lindung seluas 6.019 hektar yang menjadi salah satu paru paru dunia akan tercemar bahkan hilang.
Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3. 981 hektar juga akan menjadi ancaman bagi masyarakat Aceh, air bersih tentu akan sulit, habitat flora dan fauna tentu pelan-pelan akan punah dan di daerah yang akan di operasinya PT EMM adalah salah salah satu Cagar Budaya yang tidak akan diketahui lagi oleh anak cucu masyarakat Aceh, jika PT EMM tetap di Ekploitasi oleh pemerintah Aceh. Maka dengan pertimbangan tersebut.
“DPM FEB UNIMAL menolak keras dan mengancam plt Gubernur Aceh untuk bersikap yang pro terhadap masyarakat Aceh dengan menolak PT EMM yang di keluarkan oleh BKPM RI,” ujar ketua DPM FEB Universitas Malikussaleh, Akhyar Rizki.
Terkait Demo Tolak Izin Tambang yang berakhir Rusuh di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/4/2019), Ketua DPM FEB Universitas Malikussaleh Aceh menegaskan, pihaknya mengecam keras kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap massa aksi demo supaya ditindaklanjuti.
Mahasiswa mengadvokasikan aspirasi dari masyarakat Aceh untuk keberlangsungan kesejahteraan rakyat Aceh, sesuai undang-undang pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan beserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memperoleh perlindungan hukum dan kami mempunyai hak untuk menjalankan aspirasi rakyat.
“Pihak kepolisian seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta menjamin keselamatan umum bagi masyarakat, Bukan ikut andil untuk mengancam keberlangsungan mahasiswa saat demo,” sebut Akhyar Rizki .
Kami DPM FEB UNIMAL mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat agar membantu do’a dan mendukung upaya penolakan PT EMM. (REL)
