KABAR BIREUEN– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara menvonis bebas terdakwa Rasyidin Bin Ramli (36), asal Desa Teupok Tunong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen atas kasus penipuan/penggelapan beras.
Pengacara terdakwa Rasyidin, Muhammad Ari Saputra SH kepada Kabar Bireuen, Rabu (14/2/2018) menyebutkan, dalam putusan majelis hakim terdiri dari Toto Ridarto SH, MH, (Hakim Ketua), Bob Rosman, SH dan Abdul Wahab SH,MH, yang dibacakan Senin (12/2/2018) lalu, terdakwa dinyatakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana.
Karena itu melepaskannya dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabatnya, menetapkan barang bukti berupa satu lenbar bon/faktur Kilang Padi Azka Jaya dikembalikan kepada saksi Asnawi dan membebankan biaya perkara kepada negara.
Dikataknnya, kliennya, Rasyidin sebelumnya bdidakwa Jaksa Penuntut umum (JPU), Muhammad Heriansyah SH, dengan penipuan atau penggelapan.
Yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah
Juga didakwa melanggar Pasal 378 KHUPidana, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Disebutkannya, jaksa menuntut Rasyidin dalam persidangan 5 Februari 2018, melakukan tindak pidanan penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana, dan meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap Rasyidin dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
“Rasyidin dituduh melakukan penipuan atau penggelapan beras terhadap saksi korban Asnawi Bin Ibrahim dengan kerugian Rp90.705.800 untuk pengambilan 666 zak/karung beras. Padahal itu kasus wanprestasi, bukan tindak pidana, hanya masalah hutang piutang pembelian beras yang terjadi pada 24 April 2016 dengan perantara Asnawi, yang mengambil beras dari Kilang padi Azka Jaya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, wajar saja jika mejelis hakim menyatakan itu bukan tindak pidana dan terdakwa haruis dilepaskan. Sebab, jika masalah hutang-piutang harus diselesaikan dengan perdata.
“Atas keputusan hakim tersebut, kami penasehat hukum terdakwa menerimanya, dimana jelas perkara yang diajukan JPU adalah sebuah perkara wanprestasi dan bukanlah perkara tindak pidana seperti yang dituduhkan jaksa kepada terdakwa,” pungkasnya.(Ihkwati)
