KABAR BIREUEN, Jakarta-Percepatan penyediaan hunian tetap bagi penyintas pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diupayakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.
Salah satu upaya yang kini didorong adalah penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menjelaskan skema tersebut ditujukan bagi pembangunan huntap in-situ maupun ex-situ secara mandiri yang memiliki tantangan yang lebih kompleks dibanding pembangunan kawasan huntap secara terpusat (komunal).
“Nah, yang di huntap yang In-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri, ya itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai karena memang BNPB ini dia fleksibel,” sebut Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Tito, pemanfaatan mekanisme DSP akan memberikan keleluasaan bagi BNPB dalam mempercepat pembangunan Huntap di berbagai lokasi terdampak.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan permanen sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
Selain mendorong skema pendanaan yang lebih adaptif, Satgas PRR juga mengusulkan penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap.
Nilai bantuan yang selama ini sebesar Rp60 juta per unit dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembangunan rumah layak huni di berbagai daerah.
“Mengenai anggarannya juga yang selama ini Rp60 juta kita harapkan bisa dinaikkan. Kenapa? Karena Kementerian PKP menggunakan standar anggaran membangun rumah layak itu lebih kurang Rp120 juta. Kemudian kemarin di Aceh untuk pembangunan rumah layak huni itu lebih kurang Rp96 juta. Ini mantan PJ Gubernur Aceh Pak Safrizal. Kemarin juga ada Buddha Tzu Chi saya tanya tadi anggaran mereka Rp75 juta per rumah, jadi idealnya yang kita usulkan kira-kira Rp80 jutaan,” kata Tito.
Usulan penyesuaian tersebut disusun dengan mempertimbangkan perkembangan biaya pembangunan rumah layak huni di lapangan. Harapannya, besaran bantuan yang lebih proporsional akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian huntap bagi masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, seluruh usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, beserta kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari penguatan sinergi pemerintah dalam mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah terdampak. (Red)
