KABAR BIREUEN – Universitas Almuslim (Umuslim) Kabupaten Bireuen dan Universitas Malikussaleh (Unimal), Kamis (22/3/2018) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, di Aula AAC Ampon Chiek Peusangan.
Penandatanganan MoU Penelitian bidang Pengembangan Kawasan Perekonomian Perbatasan Negara antara dua universitas tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPPK Kemlu RI, Dr. Siswo Pramono, S.H.,LL.M dengan Rektor Umuslim, Dr. H. Amiruddin Idris, SE.,M.Si dan Rektor Unimal, Prof. Dr. Apridar, SE.,M.Si.
Acara yang berlangsung 90 menit tersebut disaksikan oleh Sekretaris BPPK Kemlu RI, Eko Hartono bersama stafnya Aan Abaniyah serta Counsellor Deputy Director for Policy Analysis and Development on South and Central Asia Region Policy Analysis and Development Agency Kemlu, Ernawati, SIP.,MSA.,MDIP.
Selain itu juga hadir dua orang pimpinan perguruan tinggi swasta lainnya, yaitu Dr. Faisal, S.Ag.,SH.,M.Hum (Ketua STIH Kebangsaan Bireuen) dan Amri, S.ST.,M.T (Ketua STMIK Bina Bangsa Lhokseumawe).
Rektor Umuslim, Dr. H. Amiruddin Idris, SE.,M.Si dalam sambutan singkatnya menyampaikan gambaran tentang perguruan tinggi yang dipimpinnya sekarang. Menurutnya, Umuslim berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya.
“Umuslim ini unik. Jika di Jakarta atau tempat lain, untuk mendirikan yayasan itu cukup 3 atau 4 orang. Namun Umuslim yang bernaung di bawah Yayasan Almuslim Peusangan ini dimiliki oleh masyarakat banyak, sampai 160 desa di 4 kecamatan,” katanya.
Selain itu, lanjut Amiruddin, letak kampus tidak berada di pusat kota kabupaten, melainkan di kecamatan. “Bahkan kampus Umuslim berada di perkampungan, namun kita tidak kampungan. Dan Alhamdulillah dari tahun ke tahun kampus kita terus berkembang dengan melakukan berbagai program kerja sama, baik di tingkat daerah, nasional sampai ke luar negeri,” papar suami Hj. Nurjani Arachman ini dengan bangga.
Pada kesempatan sama, Rektor Unimal, Prof. Dr. Apridar, SE.,M.Si menyebutkan bahwa sekarang tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri dengan swasta, karena ukuran perguruan tinggi diatur oleh akreditasi.
“Demikian juga dengan kompetisi antar perguruan tinggi, tujuannya untuk menciptakan kualitas, bukan saling menjatuhkan, apalagi sampai merusak pendidikan,” pungkasnya.
Lebih lanjut dia mengajak semua pimpinan perguruan tinggi di Aceh, baik negeri maupun swasta untuk saling mendukung dan meningkatkan kerja sama dalam membangun peradaban baru.
Usai penandatangan MoU, Kepala BPPK Kemlu RI juga memberikan kuliah umum bertema “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia”, yang turut dihadiri puluhan mahasiswa FISIP Program Studi Hubungan Internasional.
Dalam kuliah umum tersebut, Siswo Pramono mengupas tentang Pengembangan Kawasan Perekonomian Perbatasan Negara. Selain itu ia juga menyinggung tentang penyelesaian konflik Aceh yang telah menjadi rujukan bagi negara-negara sahabat.
“Aceh sekarang menjadi rujukan bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik. Mereka mau belajar dari kita, bagaimana mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh,” sebutnya.
Siswo Pramono juga memberikan apresiasi kepada Umuslim dan Unimal yang dipercayakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemlu dalam melaksanakan penelitian di lima negara yang berbatasan dengan Indonesia.
Sebelum acara berakhir, Rektor Umuslim dan Unimal menyerahkan cenderamata kepada pejabat Kemlu RI tersebut. Selanjutnya kedua pimpinan perguruan tinggi itu juga saling memberikan cenderamata, termasuk kepada dua ketua sekolah tinggi. (Rizanur)
