KABAR BIREUEN, Bireuen — Sejumlah pengungsi korban banjir dari Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen (Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen), Cot Gapu, Kamis (12/3/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan agar Pemkab Bireuen segera menyediakan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir yang hingga kini masih tinggal di tenda darurat.
Para pengungsi tiba di kantor pusat pemerintahan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka datang bersama anak-anak, orang tua, dan kepala keluarga, sambil membawa berbagai perlengkapan untuk bertahan di lokasi, seperti tenda, peralatan dapur, beras, serta bahan makanan.
Seorang pengungsi, Jamilah, mengatakan, aksi mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen dilakukan karena warga sudah tidak sanggup lagi tinggal di tenda darurat di kampung mereka.
“Kami mendirikan tenda di depan Kantor Bupati Bireuen untuk menuntut hak kami. Kami ingin hunian sementara, kami ingin hak kami diberikan,” kata Jamilah.
Menurut para pengungsi, kondisi tenda darurat di desa mereka sangat tidak layak. Pada siang hari terasa sangat panas, sementara saat hujan turun air kerap masuk karena tenda bocor.
Warga juga menuntut kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana banjir.
Salah seorang warga, Aspiana, mengaku, hingga kini belum menerima bantuan apa pun, meski rumahnya hilang akibat banjir.
“Masa yang masih ada rumah dapat bantuan seperti DTH. Saya kehilangan rumah tapi tidak dapat apa-apa,” ujar Aspiana.
Ia menegaskan, tidak akan kembali ke kampung, sebelum pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai hunian sementara bagi para korban.
Hal serupa disampaikan Badriah. Ia mengatakan, para pengungsi akan tetap bertahan di depan Kantor Bupati Bireuen hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami tidak akan pulang, sebelum hak kami diberikan. Kami butuh hunian sementara,” katanya.
Para warga juga membantah pernyataan pihak pemerintah daerah yang sebelumnya menyebut korban bencana menolak pembangunan hunian sementara.
Suratin, pengungsi lainnya, mengatakan, pemerintah daerah tidak pernah berdiskusi langsung dengan warga korban banjir mengenai rencana pembangunan huntara.
“Kami sangat membutuhkan hunian sementara. Pemerintah tidak pernah mendiskusikan dengan kami,” kata Suratin.
Menurutnya, pernyataan yang menyatakan warga menolak pembangunan huntara, tidak benar.
“Pernyataan pemerintah yang mengatakan kami korban banjir menolak huntara, itu tidak benar,.Yang benar, kami sangat butuh huntara” tegasnya.
Hingga kini para pengungsi masih bertahan dan mendirikan tenda di area sekitar Kantor Bupati Bireuen. Tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja sempat meminta warga agar tidak mendirikan tenda di kawasan perkantoran pemerintah, namun para korban bencana tetap memilih bertahan.
“Kami tidak sanggup lagi tinggal di kampung. Kalau di sini agak dingin karena ada pohon. Kami tetap mendirikan tenda di sini sampai hak kami diberikan,” kata seorang pengungsi perempuan. (Suryadi)
