KABAR BIREUEN-Sekda Bireuen, Ir Zulkifli, didampingi Assiten Setdakab Biieuen, Ir Ibrahim, Dalimi S.Hut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Zamri SE, Kepala Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bireuen, Mawardi, S.SSTP, M.Si, Direktur RSUD dr fauziah Bireuen, dr Mukhtar MARS bersata manajemennya, menerima audiensi sejumlah perwakilan tenaga kontrak RSUD dr Fauziah Bireuen di ruang rapat Aula Bappeda setempat, Kamis siang (2/1/2020).
Sementara ratusan pendemo menunggu di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Biteuen sambil duduk di rerumputan dan berteduh dibawah pohon.
Audiensi tersebut dilaksanakan terkait demo ratusan tenaga kontrak RSUD dr Fauziah Bireuen terkait honorarium kontrak yang tidak dibayarkan.
Usai pertemuan lebih kurang dua jam tersebut, Sekda Bireuen, kepada waratawan menyebutkan, terkait tuntutan pendemo akan dibicarakan pihak rumah sakit. Dan bisa jadi nantinya tuntutan tersebut dipenuhi atau juga tidak tergantung hasil pembahasan dan pertemuan.
“Untuk lebih jelaskan silahkan tanyakan langsung ke Direktur rumah sakit,” ujar Sekda.
Mengenai isu enam tenaga kontrak merupakan keluarga pejabat, Sekda Zulkifli enggan menjawabnya dan hanya mengatakan dirinya tidak tahu hal tersebut.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen, dr Mukhta MARS kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan membahas terkait tuntutan pendemo tersebut dengan komite.
“Kita bicarakan tuntutan pendemo terkait honor dan rumenerasi tersebut terlebih dulu dengan komite rumah sakit. Ada tiga komite di RSUD dr Fauziah Bireuen. Setelah itu baru diketahui bagaimana hasilnya,” sebut Mukhtar.
Dikatakan Mukhtar, rumenerasi tersebut diberikan kepada tenaga kontrak berdasarkan perhitungan sejumlah kriteria, mulai dari ijazah, berdasarkan kinerja serta mutu pelayanan rumah sakit.
Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun bagi pegawai di rumah sakit.
Perihal enam tenaga kontrak Pemkab Bireuen yang menjadi polemik dan menbuat pendemo merasa tak ada keadilan, Mukhtar menyebutkan, untuk selanjutnya honor mereka tidak akan dibayar lagi.
Dakui Mukhtar, memang ada dua macam kontrak di Ruamah Sakit dr fauziah Bireuen, ada Kontrak dari Badan layaan Umum (BLU) ada juga kontrak Pemkab Bireuen, dan yang enam orang itu kontrak Pemkab. Namun honor mereka sejak empat bulan lalu dikirim melalui rumah sakit juga untuk dibayarkan.
“Saya tidak tahu siapa saja keenam orang itu apa benar keluarga pejabat, yang saya tahu satu orang itu keluarga dari pegawai rumah sakit,” ungkapnya saat didesak wartawan siapa saja enam tenaga kontrak tersebut.
Terkait pelayanaan di rumah sakit, untuk sementara dihandle oleh petugas medis berstatus PNS, dan menurut dia tak terlalu terkendala, pelayanan tetap jalan terus.
“Kita tak akan berikan sanksi kepada tenaga kontrak yang demo tadi. Taka da satu patah katapun dari saya yang menyebutkan mereka akan diberikan sanksi atau meutuskan kontrak,” sebutnya.
Perwakilan pendemo, Saifullah mengatakan, pihaknya sudah menyampiakan apa saja tuntutan para pendemo dan dia berharap tuntutan tersebut bisa dicarikan solusi dan jalan keluarnya yang terbaik untuk semuanya.
“hasil audiensi ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan tenga kontrak, bagaiaman kelanjutan aksi, kita lihat nanti,” katanya.
Pendemo kemudian melakukan audiensi dengan DPRK Bireuen. (Ihkwati)
