KABAR BIREUEN – Wakil Bupati Bireuen Dr. Muzakkar A. Gani, SH., MSi didampingi Sekda Ir Zulkifli, Sp dan Asisten I Setdakab Bireuen, Mursyid SP menerima puluhan personel Satpol PP dan WH Bireuen di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, Kamis sore (4/1/2018).
Sebelum dilakukan pertemuan, puluhan anggota Satpol PP dan WH tersebut menggelar demo menuntut kejelasan honorarium operasional mereka selama ini.
Dalam pertemuan itu perwakilan pendemo, Zul Azmi mengungkapkan, ada sejumlah uang yang dianggarakan dalam DPA, namun tidak diberikan kepada anggota. Seperti uang di DIPA Rp50 juta uang Penataan Tata Ruang.
“Uang itu merupakan uang arahan atau uang bonus dari bapak Wakil Bupati kata Kabid Rizal Effendi dalam pertemuan dengan kami,” sebut Azmi.
Uang tersebut, katanya, dibagi Rp70 ribu per SPT di Lapangan. Lalu, ada uang HUT Satpol PP Rp30 juta, uang makan bulan Juli, uang makan di DPA Rp15 ribu, tapi yang dibagi hanya Rp9 ribu.
“Honorarium pengamanan Hari Besar Rp36 juta. Lalu Rp 48 juta untuk honorarium penertiban, Rp56 juta untuk pengamanan terpadu. Tiap kali dipertanyakan kepada Kasatpol PP dan WH, jawabannya tunggu, HP bendahara tidak aktif, padahal sudah empat pertemuan. Katanya uang itu sudah hangus,” ungkap Azmi.
Perwakilan lainnya menyebutkan, tiap kali mereka protes atau mempertanyakannya, ada ancaman, nanti akan ini atau akan begitu. Ini yang disampaikan, kata mereka, bukan untuk menjelekkan pimpinan, bukan provokator, tapi apa adanya.
Sementara itu, Mulyadi mengharapkan kepada pimpinan, untuk menyikapi dengan bijaksana agar tak terjadi hal-hal tak diinginkan. Bendahara selalu tak hadir saat pertemuan.
“Penganggaran dana di Satpol PP bukan berorientasi kesejahteraan anggota Satpol. Lebih banyak untuk pengadaan baju dinas, sepatu dinas dan lainnya. Padahal, itu bisa bertahan dua tahun. Jadi, tidak perlu tiap tahun diganti,” sebut perwakilan lainnya, Yusman.
Menjawab keluhan tersebut, Wabup Muzakkar menyebutkan, terlebih dahulu akan meminta klarifikasi dari Kasatpol PP dan WH Bireuen untuk mempertanyakan hal tersebut. Bagaimana persoalan yang sebenarnya terkait keluhan dan tuntutan anggota Satpol PP dan WH Bireuen.
“Jika nantinya itu benar, maka saya tak segan laporkan kepada bupati untuk memintanya dicopot,” tegas Muzakkar.
Dia meminta waktu untuk mengklarifikasi hal itu. Nantinya setelah ada jawaban dan penjelasan, akan kembali disampaikan hasilnya kepada semua anggota Satpol PP dan WH yang hadir pada pertemuan tersebut.
Wabup juga heran mengapa namanya dibawa-bawa atau disebut-sebut dalam penjelasan Kasatpol PP saat ditanyai anggotanya. Dia menduga, itu sengaja membawa namanya untuk menakuti atau mengancam anggota Satpol PP dan WH yang mempertanyakan uang operasional itu.
“Saya berharap masalah ini cepat selesai, agar bisa melanjutkan kerja dan tugas lain sebaik-baiknnya,” harap Wabup Muzakkar. (Ihkwati)
