KABAR BIREUEN – Akibat tertunggaknya pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS selama tiga bulan (sejak April hingga Juni 2018) sebanyak Rp24 miliar, kini RSUD dr Fauziah Bireuen harus menderita ‘sakit parah’.
Tertunggaknya pembayaran klaim tersebut, membuat RSUD dr Fauziah Bireuen selaku rumah sakit rujukan setempat dan juga kabupaten tetangga (Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara), sangat kewalahan.
Akibatnya, manajemen rumah sakit plat merah itu kalang-kabut mengatasinya. Tentu, ini sangat berdampak terganggunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terutama, menyangkut ketersediaan obat-obatan, baik bagi pasien rawat inap maupun rawat jalan
Hal itu diungkapkan Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen, dr Mukhtar, MARS kepada Kabar Bireuen di ruang kerjanya, Rabu (1/8/2018). Disebutkannya, tidak hanya kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan, pembayaran hak-hak para medis dan karyawan yang bertugas di RSUD dr Fauziah juga tertunda dan belum dibayar.
Menurut Mukhtar, kesulitan yang dialami RSUD dr Fauziah Bireuen tentang tertunggaknya pembayaran klaim JKN BPJS, sudah diajukan kepada Kantor BPJS Bireuen. Diharapkan, agar pembayaran klaim JKN BPJS jangan sampai tertunda.
“Jangan sampai masyarakat menilai pelayanan kesehatan RSUD dr Fauziah buruk, dalam penyediaan obat-obatan maupun maupun pembayaran hal-hak para medis dan karyawan. Padahal, kekurangan obat-obatan dan belum dibayar jasa para medis, itu akibat tetunggaknya pembayaran klaim JKN BPJS,” ujar Mukhtar.
Hal tersebut, kata Mukhtar, juga sudah dilaporkan kepada Bupati Bireuen, H. Saifannur, S.Sos, agar meminjam dana daerah untuk menutupi kebutuhan operasional RSUD dr Fauziah. Sebab, jasa layanan para medis, biaya operasonal dan dan kebutuhan lainnya di RSUD dr Fauziah, belum dapat dibayar dan masih terkendala hingga kini.
Konon lagi, katanya, kebutuhan obat-obatan pasien rawat jalan perlu disediakan untuk kebutuhan tujuh hari dan harus menambah biaya. Kebutuhan biaya operasional RSUD dr Fauziah Bireuen rata-rata Rp8 miliar setiap bulan. Ini belum termasuk usulan bulan Juli 2018.
“Kenapa sampai tertunggak, tidak diketahui. Padahal, BPJS sudah membuat MoU dengan dengan bank, untuk meminjam bagi kebutuhan membayar klaim JKN BPJS yang sudah tertunggak tiga bulan,” ungkap Mukhtar. (HAR Djuli)
