KABAR BIREUEN, Samalanga – Kekhawatiran para ulama dan ribuan santri di Samalanga akhirnya mendapat respons cepat dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud (HRD). Bersama pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, HRD meninjau langsung erosi parah yang menggerus tepian Krueng Batee Iliek, tepat di belakang dua dayah besar di Samalanga, Kabupaten Bireuen, Jumat (14/11/2025).
Erosi tersebut erjadi di kawasan Dayah Ummul Ayman yang dipimpin ulama kharismatik Aceh, Tgk H Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), di Gampong Putoh dan kompleks Dayah Mudi Mesjid Raya (Mudi Mesra) 2 pimpinan Abu Syech H Hasanoel Bashry (Abu Mudi) di Desa Mideun Jok, Kecamatan Samalanga.
Saat meninjau lokasi di Ummul Ayman, HRD didampingi langsung Waled Nu. Sementara di Dayah Mudi 2, HRD bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS I) Banda Aceh, turut ditemani salah satu putra Abu Mudi.
Setelah melihat kondisi di dua titik, HRD menyebut skala kerusakan sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi mengancam keselamatan santri dan warga.
“Jika tidak segera ditangani, bangunan di pinggir sungai bisa ambruk. Ribuan santri menuntut ilmu di dua dayah ini. Negara wajib hadir untuk menyelamatkan anak-anak bangsa,” ujar HRD.
Menanggapi permintaan para ulama dan HRD, Kepala BWSS I Banda Aceh, Asyari, MT, memastikan penanganan akan segera dilakukan.
“Tentunya butuh proses dan waktu, namun insyaallah dalam waktu dekat kami tindak lanjuti,” kata Asyari.
Sementara Waled Nu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian tersebut.
“Alhamdulillah, semoga erosi yang mengancam dayah kami segera teratasi. Terima kasih kepada HRD dan tim Kementerian PU” ucapnya.
Selain memantau erosi, HRD, Waled Nu, serta Tim BWSS I juga meninjau Bendungan Krueng Batee Iliek. Di lokasi itu muncul harapan baru yaitu pembangunan fasilitas penampungan air agar manfaat bendungan tidak hanya untuk irigasi sawah, tetapi juga sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Samalanga, Simpang Mamplam, hingga sebagian wilayah Pidie Jaya.
“Kita berharap Kementerian PU dapat membangun tempat penampungan air sehingga bisa diolah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat,” kata Waled Nu.
Asyari merespons wacana tersebut. Nanti akan dikaji secara teknis lebih mendalam. Sebab, pemanfaatan bendungan untuk air bersih membutuhkan studi kelayakan dan dokumen teknis seperti DED.
“Kita harus identifikasi kebutuhan, tantangan, dan besaran anggarannya. Tentu perlu dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi,” jelasnya.
Kunjungan tersebut menegaskan komitmen HRD untuk mengawal permintaan ulama dan masyarakat Samalanga, terutama terkait perlindungan dayah dan peningkatan layanan air bersih bagi warga. (Suryadi)
