KABAR BIREUEN – Sejumlah pekerja lepas buruh bongkar muat di pabrik kelapa sawit PT Syaukath Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Gandapura, mengadu ke DPRK Bireuen, Kamis (20/9/2018) siang.
Masalahnya, sehari yang lalu sebanyak 21 orang pekerja lepas ini tidak diperkenankan lagi bekerja di pabrik kelapa sawit. Sebab, mereka telah masuk organisasi serikat pekerja di luar perusahaan, yaitu Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (FSPTSI).
Para pekerja tersebut diterima anggota Komisi A DPRK Bireuen, Yusriadi, SH bersama dua rekannya, Muhammad Nur dan Hasanuddin Usman di ruang rapat ketua dewan setempat. Mereka didampingi para pengurus FSPTSI Kabupaten Bireuen.
“Kami disuruh memilih satu di antara dua, kalau masih ingin bekerja di PT Syaukath Sejahtera, harus keluar dari keanggotaan FSPTSI. Tapi, kalau memilih tetap menjadi anggota SPTSI, tidak diperkenankan lagi bekerja di perusahaan tersebut,” ungkap salah seorang pekerja dalam audiensi itu.
Menurut dia, di antara para pekerja bongkar muat di perusahaan itu, sebanyak 21 orang di antaranya lebih memilih tetap menjadi anggota FSPTSI. Sebab, para pekerja berpandangan, organisasi itu diperlukan untuk menaungi mereka dalam beraktivitas di pabrik kelapa sawit tersebut.
Selain itu, para pekerja juga menceritakan beberapa perlakuan PT Syaukat Sejahtera yang merugikan mereka. Misalnya, upah bongkar muat yang mereka terima tidak sesuai dengan upah minimun regional. Upah di PT Syaukath Sejahtera juga berbeda dan lebih kecil jumlahnya, dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya di Kabupaten Bireuen.
Setelah menyampaikan beberapa persoalan lainnya yang terjadi di perusahaan itu, para pekerja menyerahkan sejumlah tuntutan yang ditulis pada selembar kertas kepada Komisi A DPRK Bireuen yang diterima Yusriadi. Di antaranya, mereka meminta dipekerjakan kembali di PT Syaukat Sejahtera, dengan tetap menjadi anggota FSPTSI. Mereka juga menuntut, upah bongkar muat ditingkatkan dan disesuaikan dengan perusahaan sejenis lainnya. Selain itu, masih ada lagi sejumlah tuntutan lainnya.
Yusriadi menjelaskan, tuntutan tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat Komisi A DPRK Bireuen. Setelah itu, pihaknya akan memediasi untuk menyelesaikan persoalan itu dengan pihak terkait. Dengan memanggil pihak perusahaan PT Syaukath Sejahtera, Dinas Tenaga Kerja setempat dan FSPTSI.
Terkait hal tersebut, pihak PT Syaukath Sejahtera melalui Yusnaidi (penghubung manajemen perusahaan) dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (20/8/2018), menjelaskan, selama ini perusahaan sudah punya serikat pekerja sendiri yaitu Serikat Pekerja Bongkar Muat PT. Syaukath Sejahtera (SPBM-PT. SS). Makanya, para pekerja tidak dibenarkan lagi menjadi anggota serikat pekerja yang berasal dari luar perusahaan.
Dikatakannya, setelah mengetahui ada 21 pekerja yang sudah masuk FSPTSI, pihak perusahaan menawarkan pilihan kepada mereka pada Rabu (19/9/2018) kemarin. Apakah bersedia keluar dari serikat pekerja luar perusahaan tersebut dan mereka diperbolehkan bekerja seperti biasa atau memilih tidak keluar dari serikat pekerja itu dan tidak diperkenankan lagi bekerja di PT Syaukat Sejahtera.
“Ternyata, mereka lebih memilih tidak mau keluar dari FSPTSI. Dengan begitu sesuai ketentuan perusahaan, mereka tidak diperkenankan lagi bekerja di PT Syaukat Sejahtera,” sebut pria yang akrab disapa Mirik ini.
Menurut dia, sebenarnya selama ini tidak pernah timbul persoalan antara pekerja dengan pihak perusahaan. Mereka juga tidak menuntut macam-macam dan bekerja dengan nyaman. Permasalahan baru timbul, setelah para pekerja tersebut menjadi anggota FSPTSI. (Suryadi)
