KABAR BIREUEN, Bireuen – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, meminta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) harus cermat dalam mengevaluasi anggaran, untuk memastikan perumusan kegiatan benar-benar mengikuti prinsip money follow program.
“Pengalokasian anggaran harus dilakukan secara objektif dan efisien berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya,” tegas Bupati Mukhlis saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2026, di Aula Lama Setdakab Bireuen, Selasa pagi, 25 Maret 2025.
Bupati Mukhlis juga menekankan, proyek strategis daerah dan program prioritas harus dikawal dengan baik hingga tahap penganggaran selesai. Untuk usulan yang tidak dapat dibiayai oleh APBK Bireuen, ia menyarankan agar dapat diusulkan melalui sumber pendanaan lain, seperti APBN, APBA, DAK, serta dana lainnya yang tersedia.
BACA JUGA: Bupati Bireuen Serahkan Penghargaan Kepada SKPK Pencapaian Kinerja Terbaik
“Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, peningkatan layanan dasar, pengendalian inflasi, serta peningkatan daya saing, harus menjadi fokus utama dalam penyusunan program pembangunan,” harap Mukhlis.
Kesempatan Kerja dan Penguatan Pendidikan
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, dalam sambutannya berharap agar Pemkab Bireuen dapat lebih mendorong penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat serta mengarahkan kebijakan belanja daerah, untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
“Kami juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana desa secara optimal guna pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti teknologi informasi, pembangunan desa wisata, serta ketahanan pangan,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya sektor pendidikan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah daerah wajib memastikan akses pendidikan hingga pelosok serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, karakter yang kuat, dan keunggulan inovasi teknologi.
“Hal tersebut sesuai dengan identitas Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri,” ujar Juniadi.
Sementara Kepala Bappeda Bireuen, Bob Mizwar, S.STP., M.Si, dalam laporannya menjelaskan, penyusunan RKPK 2026 ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, politik, serta pendekatan top-down dan bottom-up.
“Musrenbang ini merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan RKPK Bireuen yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan keselarasan program pembangunan,” katanya.
BACA JUGA: Bupati Bireuen Tekankan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat dalam Musrenbang RKPK 2026
Menurut Bob, hingga saat ini total aspirasi masyarakat yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI mencapai 2.116 usulan. Sedangkan pokok-pokok pikiran DPRK Bireuen berjumlah 694 usulan yang masih dalam tahap verifikasi perangkat daerah.
“Untuk itu, kami mohon kerja sama SKPK agar segera melakukan verifikasi usulan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRK, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah,” pinta Bob Mizwar.
Musrenbang selama sehari tersebut diikuti sekitar 150 peserta, termasuk unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, perangkat daerah, camat, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, perwakilan forum anak, serta perwakilan penyandang disabilitas. (Hermanto)
