KABAR BIREUEN – Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Bireuen meminta kepada pemerintah (eksekutif) setempat, untuk melanjutkan pembangunan gedung DPRK dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan Ketua Sementara DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, saat meninjau ke lokasi dua bangunan yang telah sekitar lima tahun terbengkalai itu bersama anggota dewan lainnya, Selasa (10/9/2019) siang.
Selain anggota dewan, ikut serta juga dalam peninjauan tersebut, sejumlah Kepala Bagian Sekretariat DPRK dan Sekretaris Dinas PUPR Bireuen, Husnun Abdul Wahab, SP bersama para pejabat terkait lainnya.
Lokasi kedua bangunan tersebut berlainan. Gedung DPRK Bireuen berada di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang. Sedangkan gedung Dinas PUPR bertempat di Jalan Bireuen-Takengon, Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang.
Dalam kesempatan itu, Rusyidi Mukhtar mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat perdana yang sudah dilaksanakan dua kali pada 4 dan 10 September, disepakati, ke depan harus difokuskan kelanjutan pembangunan kedua gedung tersebut. Kalau tidak, kata dia, dikhawatirkan bangunan dasar yang sudah lama dikerjakan dan dibiarkan itu, akan rusak. Akibatnya, nanti tidak dapat digunakan lagi.
“Karena itu, kami minta kepada pihak Dinas PUPR, tolong sampaikan kepada Bappeda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), supaya menganggarkan dana untuk melanjutkan pembangunan kedua gedung tersebut,” pinta Rusyidi Mukhtar kepada pejabat PUPR Bireuen.
Menurut pria yang akrab disapa Ceulangiek ini, permintaan tersebut tidak ada kepentingan pribadi seluruh angggota DPRK Bireuen yang berjumlah 40 orang. Pertimbangannya, karena sebagian bangunan dasar yang telah dikerjakan itu, dananya berasal dari uang rakyat. Tidak boleh disia-siakan.
“Jangan sampai bangunan itu rusak dan terbengkalai begitu saja. Tanpa ada lagi kelanjutan pembangunannya,” sesal Ceulangiek.
Untuk keperluan tersebut, kata dia, legislatif akan mendukung sepenuhnya pihak eksekutif. Siap mengawal dan melobi, baik di tingkat kabupaten dan provinsi maupun pusat.
Hal yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua Sementara DPRK Bireuen, Fajri Fauzan dan salah seorang anggota dewan lainnya, Athahillah M. Saleh, MA (mantan Wakil Ketua DPRK Bireuen periode 2014-2019).
Mereka juga sepakat, untuk dilanjutkan pembangunan kedua gedung tersebut. Setidaknya, ke depan bisa dialokasikan anggaran bertahap setiap tahun. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami komit untuk bekerja sama yang intens dengan pihak eksekutif. Kita usahakan, tahun 2020 bisa dialokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan kedua gedung ini. Tentunya, sesuai dengan kesepakatan, kesepahaman dan juga kemampuan daerah,” ujar Athahillah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Bireuen, Husnun Abdul Wahab, SP menyatakan, nanti pihaknya akan mengusulkan anggaran untuk pembangunan kedua gedung itu kepada TAPD.
Khusus untuk melanjutkan pembangunan gedung DPRK hingga rampung, kata Husnun, menghabiskan lagi anggaran mencapai Rp100 miliar lebih. Kalau diusulkan anggaran secara bertahap, paling minimal bisa dialokasikan Rp15 miliar per tahun.
“Kalau di bawah itu, seperti kita lempar garam satu kilogram ke dalam sumur. Sama saja, tidak berarti apa-apa,” tamsil Husnun.
Sementara untuk merampungkan pembangunan gedung Dinas PUPR, menurut Husnun, anggaran yang dibutuhkan tidak sebesar untuk gedung DPRK. Hanya perlu dana sekitar Rp13 miliar lagi, gedung itu sudah bisa ditempati. (Suryadi)
