KABAR BIREUEN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), menggelar pertemuan dengan sejumlah keuchik (kepala desa) dalam Kabupaten Bireuen di Rumah Aspirasi HRD, Jumat (6/11/2020).
Hal tersebut, guna merespon keresahan aparatur gampong setempat, pasca beredarnya isu pemotongan jerih keuchik dan aparaturnya pada tahun anggaran 2021.
Pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini, para keuchik menyampaikan beberapa aspirasi penting kepada HRD.
Salah satu poin yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah terkait beredarnya isu rencana pemotongan penghasilan tetap aparatur desa oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Jika pemotongan jerih aparatur gampong ini dilakukan, menurut mereka, maka dipastikan akan terjadi gejolak politik dan sosial di Kabupaten Bireuen.
“Saya tidak yakin, Bupati Bireuen akan mengambil keputusan yang tak populer ini,” ungkap HRD, menanggapi kegelisahan para keuchik tersebut.
Menurut politisi PKB ini, keuchik adalah orang pertama yang harus berhadapan dengan masyarakat ketika ada masalah, baik yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan sosial Covid-19 maupun persoalan lainnya.
Sebagai contoh, dia menyebutkan, kesalahan data penerima bantuan atau distribusi yang tidak merata, sehingga muncul protes di masyarakat. Setiap kali ada masalah, pasti yang pertama kali dicari adalah keuchik.
“Karena merekalah yang dianggap masyarakat orang yang harus bertanggung jawab, dari setiap masalah yang muncul,” jelasnya.
Untuk itu, HRD sangat menyayangkan kalau jerih keuchik dan aparaturnya dipotong, karena alasan tertentu. Misalnya, alasan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.
Pemotongan ini, diakuinya, memang otomatis akan berdampak terhadap pengurangan pendapatan daerah. Namun, itu tidak berarti jerih aparatur desa harus berkurang.
“Di sinilah diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah dalam membuat kebijakan anggaran belanja,” sebut tokoh yang dikenal sangat dekat dengan keuchik ini.
Di sisi lain, HRD sangat paham bahwa pemerintah kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Bireuen, punya beban keuangan yang berat dalam memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerah. Meski begitu, dia meyakini, Bupati Bireuen pasti tidak hanya mengandalkan dana APBK untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan.
“Beliau pasti aktif menggali sumber-sumber lain, seperti dari APBA dan APBN. Dengan demikian, kebutuhan belanja aparatur gampong tidak akan terganggu atau dengan kata lain, jerih keuchik tidak akan terpotong dan bahkan bisa ditambah,” begitu solusi dari Bupati Bireuen periode 2012 – 2017 ini.
Dalam kesempatan tersebut, HRD juga mengimbau kepada seluruh keuchik di Aceh, khususnya Bireuen, agar lebih kreatif lagi dalam mengelola potensi sumber daya gampong. Hal ini sesuai dengan Permen Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan gampong, HRD menekankan tentang perlunya kerja keras para keuchik. Tujuannya, agar bisa melahirkan inovasi gampong yang dapat mendorong terbukanya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan bertambahnya sumber pendapatan gampong.
“Sehingga dalam keadaan tertentu, dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan aparatur gampong. Dengan demikian, gampong akan tumbuh menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera,” terang Anggota Komisi V DPR RI ini.
Menurut HRD, pada pertemuan yang dia hadiri bersama keuchik di beberapa kacamatan dalam Kabupaten Bireuen baru-baru ini, banyak keuchik yang menyampaikan bahwa resiko yang harus diambil dan tidak seimbang dengan jerih atau reward yang mereka terima. Sementara di sisi lain, keuchik dilarang menerima segala jenis bantuan sosial dalam penanganan Covid-19.
“Mungkin perlu kita pikirkan insentif dalam bentuk lain, untuk pengorbanan yang sudah diberikan keuchik dalam menangani beragam persoalan warganya,” demikian disarankan HRD. (Suryadi)
