KABAR BIREUEN – Menurut H. Ruslan M. Daud (HRD), revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), bukan hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online.
Namun lebih dari itu, hal tersebut merupakan kewajiban negara untuk melindungi pengguna jalan dan jasa transportasi, baik umum maupun pribadi.
“Substansi dari UU No 22 Tahun 2009 dan juga rencana revisi undang-undang tersebut, guna menciptakan situasi aman dan nyaman untuk masyarakat, dalam menggunakan jasa transportasi,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB itu, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat KK V Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (12/2/2020).
Disebutkan HRD, seperti untuk mengatur kendaraan roda dua dan tiga, sebagai salah satu moda transportasi umum baik yang konvensional maupun dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Begitu juga, untuk pengaturan dana preservasi jalan yang belum efektif dan masih banyak lagi kegunaan lainnya.
Transportasi online yang ada saat ini, kata dia, merupakan bagian dari solusi terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi. Di sinilah tugas pemerintah, menciptakan kondisi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.
“Revisi UU LLAJ ini juga perlu menentukan standar pelayanan minimal, dalam rangka melindungi konsumen dalam berlalu lintas,” harap HRD.
Lebih jauh HRD mengemukakan, sebenarnya pemerintah memiliki kewajiban menyediakan fasilitas transportasi yang layak. Selama ini, kewajiban itu belum terpenuhi.
“Lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi, merupakan jawaban dari ketidakmampuan pemerintah menghadirkan fasilitas transportasi publik yang layak,” gugat Bupati Bireuen masa jabatan 2012-2017 ini.
Sambil menunggu rampungnya RUU revisi ini, menurut HRD, regulasi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah ada, tetap perlu ditegakkan. Tapi, pelayanan transportasi umum harus dioptimalkan terlebih dahulu.
“Perlu saya tegaskan lagi, salah satu tujuan revisi UU No. 22 Tahun 2009 adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam berlalu-lintas,” tandas HRD lagi. (Suryadi)
