KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M. Daud (HRD), mengingatkan kembali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta jajarannya, untuk menindaklanjuti sejumlah usulan pembangunan infrastruktur strategis di Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian PUPR dengan Komisi V di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021.
Dalam kesempatan itu, HRD menyoroti kembali pembangunan jalan menuju ke Makam Pahlawan Nasional, Cut Meutia di Aceh Utara. Sebelumnya, makam tersebut sudah dikunjungi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR), John Wempi Wetipo, pada bulan Februari 2020 lalu.
“Sangat menyesakkan hati kita ketika melihat kondisi jalan menuju ke Makam Cut Mutia yang rusak parah. Di mana letak penghargaan negara kepada beliau. Padahal, jasa beliau dalam berjuang memerdekakan bangsa ini sangat luar biasa. Makanya Bapak Menteri, kita berkewajiban memastikan bahwa negara hadir sebagai wujud penghargaan negara. Tolong diprioritaskan pembangunannya di tahun 2021,” tegas HRD, sembari mengingatkan, pembangunan jalan ke Makam Cut Meutia juga salah satu rekomendasi Komisi V saat kunjungan kerja ke Aceh Utara pada Desember 2019 silam.
Selain itu, HRD juga menyoroti tentang pembangunan jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, jembatan evakuasi Lhokseumawe, Jembatan Peureulak di Aceh Timur, duplikasi jembatan Peudada dan pembangunan jalan dua jalur di Bireuen serta pelebaran jalan Kota Lhokseumawe-Aceh Utara, guna mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
“Khusus jembatan Peudada, posisinya sangat sakral, karena cuma satu-satunya penghubung antara Banda Aceh dan Medan di Pantai Timur Aceh. Jika jembatan ini roboh, bisa dipastikan ekonomi Aceh akan lumpuh dan lalu lintas akan macet total. Karena itu, harus kita antisipasi sedini mungkin, mengingat kondisi jembatan sekarang sudah berusia lebih dari 25 tahun,” jelas HRD.
Di Direktorat Jenderal Cipta Karya, HRD mengingatkan Menteri PUPR, terkait janji Presiden Joko Widodo yang akan membangun stadion representatif di Bireuen.
Dia menyatakan, saat menghadiri Kenduri Kebangsaan 22 Februari 2020 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan, akan mengakomodir usulan masyarakat Bireuen tersebut dan meminta Menteri Basuki yang saat itu turut mendampingi presiden, untuk menindaklanjutinya.
Di samping itu, HRD juga menyampaikan tentang usulan rehabilitasi Mesjid Agung di Kabupaten Bireuen yang merupakan mesjid bersejarah. Sebab, Bireuen sebagai tempat Presiden Soekarno mengasingkan diri, setelah agresi Belanda kedua di DIY.
“Mesjid yang berada di pusat kota Bireuen tersebut, memiliki nilai sejarah penting bagi bangsa ini. Untuk itu, mohon Bapak Menteri memberikan diskresi khusus, supaya rehab mesjid tersebut dapat ditangani menggunakan APBN,” harap HRD, sambil menambahkan tentang usulan pembangunan pasar Idi yang sudah disampaikan sebelumnya kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
Bupati Bireuen periode 2012-2017 ini juga meminta Menteri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi V saat kunjungan kerja ke Aceh Desember lalu, yaitu pembangunan pengaman pantai di Bireuen. Selain itu, ada juga usulan untuk pengaman tebing Krueng Peusangan serta rehab jaringan Irigasi Pante Lhong.
“Khusus untuk pengaman pantai dan sungai, kebutuhannya sangat mendesak. Sebab, kondisinya sangat membahayakan warga, karena abrasinya semakin memburuk. Jika tidak ditangani segera, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik itu resiko ekonomi maupun keselamatan warga,” terang politisi PKB tersebut.
Selanjutnya, HRD juga meminta Menteri PUPR untuk mengejar target pembangunan sejumlah proyek multiyears di Aceh, termasuk waduk Keureuto, Daerah Irigasi Jambo Aye di Aceh Utara dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Baro Raya di Kabupaten Pidie yang terjadi penundaan pengerjaan pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19.
“Jika ini tidak dikawal dengan serius, maka akan terjadi penundaan dan meleset dari target penyelesaiannnya,” ujar HRD.
Merespon hal tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan, akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarakat Aceh yang disampaikan HRD tadi. Salah satu yang akan ditangani dalam tahun 2021 adalah pembangunan jalan menuju makam Cut Meutia.
“Ini sudah masuk dalam prioritas kita. Di samping itu, kita juga sudah anggarkan untuk pelebaran jalan di Lhokseumawe serta duplikasi jembatan Peudada, seperti usulan Pak Ruslan tadi,” begitu ditanggapi Menteri Basuki, sambil menambahkan, jajarannya akan melihat kesiapan usulan-usulan lain, untuk selanjutnya dianggarkan pembangunan fisiknya. (Suryadi)
