KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H. Ruslan M. Daud, SE (HRD), meminta kepada Ditjen Cipta Karya dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, untuk menjadikan Lut Tawar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Hal itu disampaikan HRD dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Cipta Karya dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR di ruang rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2021).
Dikatakannya, Lut Tawar yang letaknya di pusat kota Takengon, dengan panorama alam yang begitu menakjubkan dan ditambah lagi iklimnya sangat bersahabat. Lokasinya juga sangat strategis. Tidak jauh beda dengan lokasi lain yang telah ditetapkan sebagai KSPN super prioritas.
“Menjadikan Lut Tawar Aceh Tengah sebagai KSPN, merupakan wujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” jelas HRD.
Dalam kesempatan tersebut, HRD juga menyinggung tentang program sarana sanitasi/MCK (Mandi, Cuci, Kakus) untuk dayah atau pesantren. Disebutkannya, karena alokasi dana untuk itu hanya Rp 200 juta per titik, maka pengelolaannya lebih baik secara swakelola atau padat karya dengan pihak dayah/pesantren, daripada dipihakketigakan atau ditender.
Politisi PKB tersebut menerangkan, jika program ini dilaksanakan secara swakelola, maka dipastikan dapat menampung tenaga kerja dari kalangan dayah. Hal ini sesuai dengan semangat Presiden Jokowi terkait penampungan tenaga kerja sebanyak mungkin yang terimbas pandemi Covid-19.
Sebaliknya jika dikerjakan pihak ketiga, menurut HRD, dikhawatirkan kualitas MCK jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem swakelola. Kalau ditender, kata dia, dipastikan penawarannya gila-gilaan. Mungkin sampai 20-30 persen, seperti yang terjadi sekarang.
“Kita khawatir produk akhir dari MCK tersebut tidak maksimal. Karena itu, sebaiknya digunakan saja skema swakelola dengan menghadirkan pendamping, seperti di program-program lain,” begitu diusulkan Kapoksi V FPKB ini. (Suryadi)
